Riau12.com-Perkawinan seyogyanya adalah ikatan yang suci dan sakral di antara sepasang laki-laki dan perempuan. Dalam setiap ajaran agama, tidak ada yang menganjurkan untuk mempermainkan ikatan tersebut. Tak heran bila sebuah pasangan yang ingin melangkah ke jenjang pernikahan harus mempersiapkannya dengan matang. Akan tetapi, baru-baru ini muncul situs nikahsirri.com yang membuat pernikahan bisa dilakukan dengan mudah. Di dalam situs tersebut tertulis bahwa pihaknya akan memfasilitasi pernikahan, terutama nikah siri. Situs yang digagas oleh Partai Ponsel itu menyebutkan pihaknya akan membantu mempertemukan seseorang dengan calon pasangan yang mau diajak menikah dan sesuai dengan harapannya secara cepat dan akurat. Tak sampai di situ, pengelola situs mengatakan juga menyediakan layanan untuk membantu pasangan yang ingin melakukan pernikahan dengan proses mudah dan murah. Mirisnya, situs ini juga menyediakan lelang keperawanan dengan dalih untuk membantu keluarga yang kurang beruntung. Pihak pengelola situs menganggap keperawanan adalah aset yang bisa dilelang untuk mendapatkan pemasukan finansial yang membantu perekonomian. Hal ini tentu saja merugikan kaum perempuan. Melihat hal tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise angkat suara. "Lelang perawan dan kawin kontrak dalam situs nikahsirri.com adalah salah satu bentuk eksploitasi kaum perempuan. Program ini sama halnya dengan pelacuran terselubung yang dibalut dengan prosesi lelang perawan dan kawin kontrak dengan modus agama. Saya mendesak pihak Kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk segera menindaklanjuti situs terkait yang menyebarluaskan informasi yang menyesatkan masyarakat. Perlu penyidikan apakah dalam kasus ini terbukti adanya unsur eksploitasi sehingga melanggar pidana dan unsur pelanggaran norma kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," ungkap Menteri Yohana, Sabtu (23/9/2017). Menanggapi hal yang tertulis dalam situs, di mana pihak pengelola mengatakan situs tersebut membantu untuk mengentaskan kemiskinan, Menteri Yohana memiliki pendapatnya sendiri. "Masih banyak cara untuk mengentaskan kemiskinan salah satunya melalui program pemberdayaan ekonomi, politik dan lain sebagainya bagi kaum perempuan. Saya tidak membenarkan program mengentaskan kemiskinan melalui lelang keperawanan dan kawin kontrak. Program ini sudah merendahkan harkat martabat kaum perempuan sebagai manusia. Manusia bukan objek untuk di lelang. Kaum perempuan akan sangat dirugikan dalam lelang keperawanan ini," kata Menteri Yohana. Menteri Yohana mengimbau agar seluruh kaum perempuan tidak mudah terperdaya dengan bujuk rayu dan modus terselubung dari situs tersebut. Perempuan diharapkan bisa melindungi dirinya dari praktik prostitusi terselubung ini dengan tidak terlibat ke dalam situs tersebut. Sebab lelang keperawanan hanya merendahkan martabat kaum perempuan dan menguntungkan pelaku eksploitasi. Memang tak sedikit masyarakat yang ikut terlibat dalam situs tersebut bahkan sudah menjadi anggota. Menurut psikolog Arrundina Puspita Dewi, M. Psi, masyarakat yang terlibat merasa hal itu adalah sebuah keuntungan. "Mereka melihat menikah menjadi lebih gampang karena tidak perlu mengurus surat-surat. Keuntungan lain yang mereka yakini adalah tidak melakukan zina dan bagi perempuan bisa mendapatkan nafkah dari suaminya. Tapi perlu diingat, pernikahannya itu tidak sah secara hukum sehingga tidak memiliki perlindungan. Keuntungan yang terlihat menggiurkan di awal sebenarnya hanya berlangsung sementara. Untuk jangka panjang, lebih banyak kerugian yang akan didapatkan. Terutama bagi pihak perempuan apabila sudah memiliki anak," kata Dina, sapaan akrab Arrundina. Selain itu, terkait lelang keperawanan, Dina mengatakan perempuan yang ikut berpartisipasi sepertinya memiliki kebanggaan tersendiri karena menyimpan sesuatu yang berharga di dalam dirinya. Namun tentunya rasa bangga itu konteksnya tidak sesuai dengan layanan yang diberikan situs. Sebab keperawanan bukanlah sesuatu yang etis untuk diperjualbelikan. Sementara itu, psikolog Kasandra Putranto mengatakan lelang keperawanan membuktikan adanya masalah kesulitan ekonomi, selain kecerdasan mental dan spiritual yang terbatas di kalangan masyarakat. "Kapasitas pemahaman pengetahuan dan agama yang terbatas tentu sangat mudah membuat masyarakat terjebak dan percaya terhadap hal-hal yang ditawarkan oleh situs. Fenomena ini adalah bukti adanya keterbatasan pada masyarakat untuk memahami bahwa yang tertulis dalam website sebenarnya hanya merugikan diri sendiri," pungkas Kasandra.(okz)