"Ironis sekali padahal Pekanbaru merupakan pusat ibukota Provinsi Riau yang memiliki akses cukup tinggi terhadap BRI, BNI BTN, Mandiri melalui ATM , teller, internet bangking, SMS dan mobile bangking," ungkap Kepala Unit Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, Erwin Fadillah di Pekanbaru, Jumat (30/9/2016).

Hal itu dikatakan di sela sosialisasi tata cara pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta dan masyarakat di wilayah RT II RW 5, Kelurahan Palas Kota Pekanbaru, diikuti 40 peserta terdiri atas para ketua RW dan masyarakat.

Menurut Erwin, di PKU bahkan cukup banyak channel pembayaran premi swasta seperti Indomaret, Alfamart, Pegadaian, POS JNE yang hanya dikenakan biaya administrasi sebesar Rp2.500 transaksi pembayaran sehingga diragukan masih terjadinya tunggakan tersebut.

"Tingginya tunggakan premi antara lain akibat rendahnya kesadaran masyarakat melaksanakan kewajibannya dalam mendukung program JKN KIS BPJS Kesehatan itu disamping adanya kemungkinan warga menjadi peserta asuransi lain," katanya.

Dijelaskan, Pekanbaru merupakan bagian dari wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Pekanbaru meliputi Kampar, Palalawan, Rokanhulu.

Ia merinci tunggakan berasal dari Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebesar 4.547 peserta, Pelalawan sebanyak 7.991 perserta dan Kabupaten Kampar 10.600 peserta.

"Khusus untuk Kelurahan Palas mencapai Rp50 juta berasal dari 500 peserta yang menunggak," katanya.

Untuk menekan tunggakan tersebut maka BPJS Kesehatan terus menggiatkan sosialisasi dan terus memperkuat koordinasi dengan RW guna mendata kembali jumlah peserta dan penunggak. 

"BPJS juga terus berupaya menggugah warga agar taat membayar premi selain itu melakukan berbagai pendekatan sekaligus menurunkan tim ke lapangan. Setiap minggu ditargetkan sosialisasi untuk 1 kecamatan atau kelurahan," katanya dilansir antarariau.

Sementara itu kecamatan yang sudah dikunjungi adalah Kecamatan Sail, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Pesisir, dan Kecamatan Senapelan serta satu Kelurahan Palas.

Selain itu juga akan diturunkan Kader JKN berasal dari putra asli daerah tempatan, yang bekerja untuk BPJS Kesehatan dalam mengutip tunggakan premi tersebut. Mereka dilengkapi atribut dan tanda pengenal serat seragam BPJS Kesehatan sehingga masyarakat percaya dalam mengutip iuran tersebut.

"BPJS Kesehatan juga memfasilitasi masyarakat atau lembaga Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) yang berbadan hukum dengan cara membuka deposit bank sebesar Rp200.000. Kita juga menggelar road show ke tiap kelurahan yang memiliki tunggakan besar sehingga kendala masyarakat untuk membayar permi bisa diketahui dan dicarikan solusinya," katanya.(r12/hr)