"Provinsi Riau yang menjadi pintu masuk dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, menjadi daerah yang rawan masuknya obat-obatan dan makanan dari daerah luar negeri. Maka dalam rangka meningkatkan pengawasan, BB POM Pekanbaru, terus melakukan pengawasan terhadap produk berjenis obat, makanan dan kosmetik yang masuk," kata Kepala BB POM Pekanbaru, Indra Ginting, Sabtu (19/3/2016).

Ia mengatakan, pengawasan yang dilakukan sekarang tidak sebatas mendata produk dari luar, tetapi juga melakukan peningkatan mutu bagi produk dalam areal Provinsi Riau.

"Untuk melaksanakan fungsi itu, kami dari BB POM melakukan sinergitas dengan berbagai instansi terkait seperti satuan kerja perangkat daerah di pemerintahan dan kepolisian, disamping terus menghimbau masyarakat menjadi konsumen cerdas," pintanya.

Menurut Indra Ginting, pihaknya juga setiap saat rutin melakukan penyuluhan kepada pelaku usaha, terkait kandungan bahan, zat yang dibolehkan dan tidak dibolehkan serta tata cara pengurusan registrasi.

"Saya berharap produk lokal saat MEA diberlakukan sekarang bisa bersaing dengan produk dari luar negeri yang sudah membanjiri pasar lokal," urainya.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, saat membuka rapat koordinasi dengan BNPP, mengatakan, Riau memiliki sejumah desa dan kecamatan yang berada di wilayah perbatasan. Sehingga perlu diantisipasi lebih awal, karena rawan terhadap peredaran Narkoba, abrasi dan rawan ekonomi masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Riau dan BNPP kembali membahas persoalan perbatasan Riau yang berada di wilayah pesisir, bersama kabupaten/kota serta Universitas Riau. Hal itu dilakukan mengingat kondisi perbatasan riau saat ini sudah kritis, karena rawan terjadinya kejahatan trans nasional, seperti peredaran narkoba dan tindak ilegal lainnya," urainya.

Mengingat persoalan itu merupakan masalah nasional, maka Riau mempersiapkan konsep untuk disampaikan kepada BNPP menjadi induk tata ruang perbatasan.

"Riau yang berbatasan dengan negara luar, perlu menyampaikan hal itu lebih serius terutama sehingga bersama pemerintah kabupaten/kota memiliki sinergi untuk memberi masukan dalam menyusun rencana induk perbatasan nasional," katanya.(r12/fr)