PEKANBARU, Riau12.com - Menghadapi krisis global yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia khususnya yang juga terjadi di Kota Pekanbaru, maka Pemo Pekanbaru diminta segera bertindak.

"Memang dampak krisis global ini akan terasa juga kepada tenaga kerja, seperti PHK, perusahaan akan mengurangi tenaga kerja akibat perusahaan akan mengambil langkah efisiensi. Ini yang harus kita cari solusi," ungkap Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Ferry Sandra Pardede, Rabu (26/8/2015).

Menurut Politisi Partai Hanura ini, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru diharapkan membuat langkah khusus untuk mengatasi terjadinya krisis global ini.

"Disnaker kita minta untuk melakukan pengawasan terhadap perusahan yang melakukan efisiensi, apakah benar perusahaan tersebut mengalami krisis atau tidak, hanya ikut-ikutan saja," ujar Ferry.

Jika terjadi PHK, lanjut Ferry, maka perusahaan juga wajib membayar pesangon atau uang tolak pekerja sesuai dengan aturan yang ada. "Jangan sampai pula perusahaan semena-semena memberhentikan tenaga kerja tanpa memberikan pesangon dengan alasan krisin seperti ini," ujar Ferry.

Disamping itu, Ferry juga menghimbau kepada pemerintah melalui Disnaker untuk dapat mencari solusi mengatasi tingginya tingkat pengangguran di Kota Pekanbaru seperti dengan membuat proyek padat karya yang melibatkan masyarakat yang terkena PHK. Paling tidak, program padat karya ini untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat walaupun sifatnya sementara.

"Selain itu, pemerintah harus tegas untuk membatasi tenaga asing dan tenaga luar kota Pekanbaru yang datang mencari pekerjaan di kota Pekanbaru. Bila pendatang tersebut tidak memiliki KTP Kota Pekanbaru dan tujuan yang jelas maka dinas terkait harus membuat kebijakan, apakah diberikan sanksi atau dipulangkan sesuai dengan alamat identitasnya," pungkas Ferry.(r12/dt)