Dalam aksi tersebut BEM UNRI mengusung topik menolak dan mengecam kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat ini.

Para aksi mereka mengatakan bahwa Jokowi merupakan kroni-kroni kapitalis yang melepaskan harga kebutuhan kebutuhan pada mekanisme pasar sehingga mereka menilai bahwa pemerintah telah kehilangan kedaulatan pada negaranya sendiri.

"Pada akhir Desember 2015 lalu pemerintah melalui Menteri ESDM Sudirman Said menggumumkan akan melakukan penurunan harga BBM tanggal 5 Januari 2016, namun dalam waktu bersamaan pemerintah rupanya juga akan melakukan pungutan liar yang berkedok dana ketahanan energi bagi masyarakat pengguna BBM sebesar Rp300 per liternya," ujar Presiden Mahasiswa Universitas Riau, Andres Pransiska, Senin (4/1/2015) sore.

Andres menilai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali. "Jika hal ini diteruskan efek kebijakan ini akan menimbulkan sebuah gelombang perlawanan dari rakyat untuk menurunkan Presiden Joko Widodo dari kursi kepresidenannya. Karena rakyat tak akan diam ketika ditindas saja," ungkapnya.

Ia juga mengatakan dengan penuh harapan supaya pemerintah memikirkan nasib rakyat kecil dan tidak menekan masyarakat.(r12/hr)