PEKANBARU, RIAU12.COM -Dalam rangka membahas anggaran pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dalam APBD-P Pekanbaru 2020, Komisi IV DPRD Pekanbaru menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru, Senin (12/10). DLHK Pekanbaru berencana akan mengajukan penambahan anggaran dalam APBD-P Pekanbaru 2020, karena multi years pengelolaan sampah akan berakhir pada tahun ini.

Diserahkannya pengelolaan sampah kepada pihak ketiga, yakni PT Godang Tuah Jaya dan PT Sam Hana Indah secara multi years oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sejak tahun 2018 lalu, ternyata akan berakhir pada akhir tahun 2020 ini. Akibat adanya rasionalisasi anggaran yang terjadi setiap tahunnya, membuat DLHK Pekanbaru mengalami kekurangan anggaran.

Rencananya, DLHK Pekanbaru akan mengajukan anggaran tambahan dalam APBD-P Pekanbaru 2020 senilai Rp 35 miliar. Pasalnya pada tahun 2021 nanti, konsep pengelolaan sampah belum bisa dipastikan apakah akan melanjutkan proyek multi years atau kontrak baru.

Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Sigit Yuwono mengatakan, pemanggilan DLHK Pekanbaru bertujuan untuk melakukan pembahasan KUPA APBD-P Pekanbaru 2020 yang sempat tertunda akibat pandemik Covid-19. Jelang berakhirnya multi years pengelolaan sampah, penggunaan anggaran yang telah dialokasikan akan dievaluasi.

"Kita menanyakan masalah alat berat yang rusak di TPA Muara Fajar, sehingga menyebabkan proses pengelolaan sampah menjadi terganggu. Selain itu, kita juga mempertanyakan sampai sejauh mana progres anggaran pengelolaan sampah yang dilakukan secara multi years sejak tahun 2018 lalu. Kan tahun ini sudah habis, nah kita mau tau berapa data anggaran yang sudah terpakai. Apakah cukup, berlebih, atau kurang soalnya ada pengajuan anggaran tambahan," ungkap Sigit.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pekanbaru, Azhar menyebutkan, pihak DLHK mengajukan anggaran tambahan sekitar Rp 35 miliar dalam APBD-P Pekanbaru 2020. Hal tersebut dipicu, karena anggaran sampah sejak 2018 lalu mengalami rasionalisasi hingga tahun 2020.

"Kalau anggaran yang digunakan sesuai, tidak perlu dilakukan penambahan dalam APBD-P Pekanbaru 2020. Hanya saja, anggaran sampah selalu dirasionalisasi sehingga mengalami kekurangan. Sementara itu, anggaran multi years sampah akan habis pada akhir tahun ini, jadi harus segera dirampungkan," beber Azhar. (***)

Teks: Anggota Komisi IV Roni Pasla (batik ungu) saat mempertanyakan anggaran DLHK yang sedang dijabarkan.

Teks: Ketua Komisi IV Sigit Yuwono (kemeja biru) saat memperhatikan penjabaran anggaran DLHK.

Teks  Para pihak DLHk yang menghadiri Hearing bersama Komisi IV.

Teks: Suasana Hearing Komisi IV dan DLHK Kota Pekanbaru.