Riau12.com, PEKANBARU-Tidak nyaman dalam mencari rezeki, Ratusan supir truk se Kota Pekanbaru yang mengatas namakan Serikat Supir Truk PeKanbaru (SSTP), Senin (10/02/2020) gruduk gedung DPRD Riau.

Mereka melakukan aksi demonstrasi menuntut penghentian aktivitas penilangan truk yang belakangan semakin menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pengemudi.

''Kedatangan kami dalam mengadukan nasib ketidaknyamanan berusaha, selalu jadi 'uberan' pihak kepolisian atau Polantas berdampak penilangan atau tindakan ditempat bahkan penahanan,'' sebut salah seorang juru bicara para sopir.

Tak menunggu lama, aksi mereka langsung disambut Wakil ketua DPRD Riau, Zulkri Misran didampingi sejumlah politisi seperti Agung Nugroho, Syafaruddin Poti.

Juru bicara SSTP, William dalam penjelasannya menyebutkan,  ada beberapa permasalahan yang terjadi yang mengganggu kenyamanan mereka dalam berusaha.

Pertama dalam penerapan SK Wako Pekanbaru No 649 tahun 2019 tentang adanya larangan atau jalan perboden bagi para supir truk roda 6 yang melintas di kota.

Sebelumnya ada kesepakatan dalam pertemuan tanggal 27Januari dan 3 Februari 2019 bersama instansi terkait seperti Dishub Kota Pekanbaru/Provinsi, Satlantas Kota Pekanbaru/Polda Riau, tidak boleh ada penilangan pada jalan larangan/perboden yang baru bagi truk roda 6 yang melintas.

Namun aparat tetap melakukan tindakan penilangan di lapangan.  Bahkan semacam 'sengaja' melakukan pengejaran atau 'menguber-uber' para supir yang ada di lapangan.

Kedua, meminta dilepaskan atau mengembalikan tanpa syarat tiga truk beserta supirnya yang ditahan oleh Diskrimsus Polda Riau dalam penindakan quarry tanah dan pasir di KM 13 Garuda Sakti.  Ketiga, harus diberikannya sosialisasi terhadap pelaku usaha galian C (tanah, batu dan pasir) okeh instansi terkait. Tidak ada aksi penutupan.

Menyikapi apa yang disampaikan, Zukri Misran  berjanji akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.  Mengingat hal ini lintas instasi yang ada baik provinsi Riau maupun Kota Pekanbaru. Dirinya berjanji akan memanggil dan melakukan rapat bersama dengan seluruh yang terkait mencari solusi pemecahan persoalan yang ada pada Rabu (12/02/2020).

"Menjelang pertemuan hari Rabu lusa, saya sudah koordinasi dengan Dirlantas Polda Riau tidak akan ada penangkapan atau penilangan terhadap truk yang ada. Kita berharap nanti dipertemuan itu ada solusi yang didapat terhadap masalah yang terjadi.  Seluruh instansi terkait dan perwakilan supir akan kita undang dalam rapat," tambahnya berjanji.(Rsky/R12)