Riau12.com-JAKARTA-Sebanyak 10 jenis pemberhentian PNS akan diatur petunjuk teknisnya (Juknis) dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menurut Direktur Peraturan Perundang-undangan BKN Haryono Dwi Putranto, juknis tersebut sudah masuk finalisasi dan ditargetkan tahun ini diterbitkan. "Juknis yang diatur dalam Perka BKN ini merupakan turunan dari PP 11/1976 tentang Manajemen PNS. Dengan Juknis ini, proses pemberhentian PNS bisa diberlakukan sesuai aturan teranyar," kata Haryono di Jakarta, Jumat (22/9). Dia menambahkan, ada 10 jenis pemberhentian PNS yang diakomodir di dalam Perka BKN ini. (esy/jpnn) Adapun 10 jenis pemberhentian PNS tersebut adalah: 1. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri 2. Mencapai Batas Usia Pensiun 3. Tidak Cakap Jasmani dan/ Rohani 4. Meninggal Dunia, Tewas atau Hilang; 5 Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan 6. Pelanggaran Disiplin 7. Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden/Wakil Presiden, Ketua/Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota 8. Menjadi Anggota dan/ atau Partai Politik 9. Tidak menjabat lagi sebagai Pejabat Negara 10. Karena Hal lain: - Tidak melapor setelah menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) - Menggunakan ijazah palsu - Tidak melapor setelah menjalankan tugas belajar.(jpnn)