Saat ini, pemerintah pusat sudah mulai menggarapnya. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan sejumlah kementerian dan lembaga terkait lainnya, untuk mematangkan rencana pemindahan ibu kota tersebut.

Hal itu dikatakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

"Pak Presiden sangat serius soal ini, dan sudah menugaskan beberapa kementerian dan lembaga terkait, termasuk Bappenaas, untuk melakukan persiapan terkait rencana itu. Dan kita juga sudah membuat time table (jadwal kerjanya)," kata Bambang, Kamis (6/4/2917) kemarin.

Bappenas/PPN sendiri, jelas Bambang, ditugaskan untuk melakukan kajian-kajian dan strategi pemindahan ibu kota, sehingga bisa berjalan lancar dan efektif. Terutama menyangkut pembiayaan yang diperkirakan akan cukup besar.

"Jadi kita tengah melakukan kajian dan menyusun strateginya, agar pemindahan ibu kota ini nantinya tidak terlalu memberatkan APBN," papar Bambang.

"Jadi kita persiapkan skema-skema pembiayaannya, agar ibu kota baru itu nantinya bisa mandiri tanpa harus mengganggu APBN dan program prioritas lainnya."

Diakuinya, proses pemindahan ibu kota tidak bisa dilaksanakan hanya dalam waktu satu atau dua tahun.

Menurutnya, diperkirakan proses tersebut memerlukan waktu cukup lama.

"Untuk perkiraan waktu prosesnya, menengah atau panjang. Tapi proses untuk itu saat ini sudah berjalan," ujar dia.

Lebih lanjut dijelaskannya, alasan utama dipilihnya Palangka Raya sebagai lokasi prioritas calon ibu kota negara yang baru, tidak terlepas dari pertimbangan sejarah.

Presiden pertama RI Soekarno saat mengesahkan Palangka Raya, sudah mendesain Kota Cantik ini sebagai ibu kota RI selanjutnya.

"Latar belakang sejarah kan kita semua sudah tahu, bahwa Presiden Soekarno memang bercita-cita suatu saat nanti akan memindahkannya dari Jakarta ke Palangka Raya ini," kata Bambang.

Seperti diketahui, wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangka Raya ini kembali menguat setelah Presiden Joko Widodo mengungkapkan hal itu, saat menghadiri Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN), Desember 2016 lalu.

Menindaklanjuti pernyataan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalteng bahkan telah membuat presentasi persiapan-persiapan yang dilakukan dalam rangka mendukung realisasi pemindahan ibu kota.

Salah satu yang dilakukan Pemprov Kalteng adalah telah menyiapkan lahan seluas 500.000 hektare (ha), untuk memfasilitasi wacana pemindahan ibu kota itu.

"Kita sudah mengidentifikas lokasi, mengkaji status lahan dan letak kawasan, serta menyinkronkan," kata Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran, beberapa waktu lalu.

"Wilayah yang kita persiapkan sekitar 500 ribu hektare, yang meliputi tiga daerah, yakni Palangka Raya, Katingan dan Gunung Mas."(ucn)