Riau12.com-JAKARTA-Pemilihan rektor di perguruan tinggi negeri (PTN) beberapa kali mengalami masalah. Pemicunya, salah satunya diawali karena ada kubu-kubuan terhadap kandidat calon rektor.

"Kubu-kubuan dalam pemilihan calon rektor di PTN memang sulit dihindari karena kampus sudah dirasuki oleh budaya politik," tutur Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, M Abduhzen.

Dia berpendapat, seharusnya kandidat yang akhirnya terpilih bisa melakukan islah dengan kandidat lainnya. Kemudian, bersama-sama memajukan PTN tersebut.

"Rektor terpilih bisa mengakomodasi berbagai pihak berdasarkan kompetensi dan kapabilitas dalam menyusun struktur dan mengisi jabatan di bawahnya," terangnya.

Guna menghindari berbagai masalah dalam pemilihan rektor atau direktur baru, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir telah mengeluarkan Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri. Beberapa yang diatur di dalamnya berupa penyampaian visi-misi calon rektor di hadapan perwakilan kementerian, ketentuan pelaporan LHKPN ke KPP, dan penelusuran rekam jejak calon rektor.

"Ini adalah sesuatu yang positif pada satu sisi, dan patut diapresiasi sebagai upaya memajukan PTN. Namun di sisi lain, ditambah masih besarnya kuota suara menteri, maka otorias birokrasi (kementerian) makin perkasa, dan otonomi PTN makin ciut," tandasnya. (r12/oz)