Riau12.com-PEKANBARU - Berita gembira bagi seluruh Guru Garis Depan (GDD) yang ada di wilayah Indonesia. Kepastian pengangkatan status GGD dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akhirnya terjawab sudah. Dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang digelar Rabu (18/1), Presiden RI, Ir Joko Widodo memastikan pengangkatan GDD menjadi PNS tahun ini.

"Sebanyak 6.296 GDD yang diseleksi tahun lalu, sudah bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun ini. Ini diputuskan dalam rapat kemarin (Rabu, red),’" ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI, Kamis (19/1) kemarin.

Seluruh GGD yang diangkat ini akan ditempatkan di wilayah 3T (terluar, terdepan, tertinggal). Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan. Alhamdulillah, 246 Guru Jadi PNS (GTK) Kemendikbud, Sumarna Surapranata mengatakan, nantinya mereka akan ditempatkan di 93 kabupaten di seluruh Indonesia.

"Saya menjamin bahwa SK-TMT (tanggal mulai tugas) CPNS GGD keluar 1 Januari 2017," ucapnya.

Ada 246 GDD di Riau

Menyikapi adanya kepastian GDD menjadi PNS pada tahun ini, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Riau, DR Kamsol menyebutkan, dari 6.296 GDD di Indonesia yang dipastikan menjadi PNS, 246 diantaranya berasal dari Provinsi Riau.

"Alhamdulillah, 246 GDD kita dipastikan menjadi PNS tahun ini. Semoga saja dengan kepastian ini semakin meningkatkan kinerja dan kualitas GDD di Riau," ujar Kamsol, Kamis (19/1).

Dijelaskan Kamsol, untuk Provinsi Riau, ada empat kabupaten/kota yang mendapatkan GDD. Empat wilayah itu adalah Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir (Rohil), Meranti dan Indragiri Hilir (Inhil).

"Untuk Kabupaten Bengkalis, jumlah GDD mencapai 186 orang. Mereka tersebar di SD, SMP dan SMA/SMK. Sedangkan, di Kabupaten Meranti hanya untuk SD dan SMP saja yang berjumlah 24 orang GDD. Kemudian, di Inhil ada 34 GDD yang ditempatkan di SD dan SMP. Sementara itu, untuk Kabupaten Rohil belum bisa dipastikan berapa. Karena, datanya masih dalam proses verifikasi di Disdik Rohil," terang Kamsol.

Nantinya, sambung Kamsol, dana atau sistem penggajian GDD berasal dari pemerintah pusat. Sedangkan, Disdik Riau hanya mengawasi dan mengelola GDD yang ada.

"Untuk penempatan pun masih kita tempatkan di tempat tempat awal mereka mengajar. Artinya, belum ada perubahan penempatan. Kami berharap, keberadaa GDD ini bisa membantu pemerintah dalam memeratakan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Riau," tutur Kamsol.(r12/PP)