Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan andal. Sayangnya, hingga saat ini masalah pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah. Sistem pendidikan di sekolah pun masih dinilai belum merdeka.

"Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan adalah membangun kemandirian. Kemandirian itu sangat luas. Kemudian Paulo Freire mengungkapkan pendidikan adalah memerdekakan seseorang. Tan Malaka berpendapat bahwa pendidikan mempertajam pikiran dan memperhalus perasaan. Sayangnya pendidikan yang seperti pendapat ahli tersebut tidak ditemukan di 71 tahun Indonesia merdeka," ujar Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, usai diskusi Redbons bertajuk 'Kontroversi Full Day School'.

Sebagai seorang guru, Retno mengungkapkan, selama ini siswa tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan di sekolah. Artinya, sistem pendidikan yang ada saat ini belum memerdekakan siswa.

"Contoh, dalam menyusun tata tertib saja tidak partisipatif. Setuju atau tidak, siswa diminta tanda tangan. Siswanya juga nurut disuruh tanda tangan. Ini semacam sudah budaya," paparnya.

Selain itu, guru dinilai juga masih belum bisa menempatkan diri mereka untuk berada di relasi yang sama dengan siswa. Akibatnya, ada raja kecil di kelas, yakni guru lebih tinggi posisinya dibandingkan siswa.

"Di sini kemudian terjadi penindasan, anak diancamnya dengan nilai. Padahal, sebenarnya guru dan siswa itu relasinya seimbang, yang membedakan adalah fungsi," tuturnya.

Retno juga menyatakan, anak-anak di sekolah masih belum punya keberanian untuk mengeluarkan pendapat. Bahkan, ketika mengetahui sekolahnya tidak transparan mereka tak mau melapor lantaran takut dikeluarkan.

"Untuk mengubah itu semua bisa dimulai dengan guru. Mindset guru harus diubah bahwa sekolah itu partisipatif, demokratis, dan menghargai perbedaan. Sekolah juga harus aman dan nyaman bagi siswa. Jika sudah terpenuhi itu semua, maka terciptalah pendidikan yang merdeka," tutupnya. (r12/okz)