Riau12.com-JAKARTA-Usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR yang membidang soal Pertahanan dan Luar Negeri hari Senin 13 Juni 2016, Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal Hartind Asrin mengungkapkan sekitar sepuluh perguruan tinggi di Indonesia mulai tahun ajaran baru ini memberlakukan kurikulum bela negara.

Meski tidak merinci secara detail kesepuluh perguruan tinggi tersebut namun Hartind menjelaskan pemberlakukan kurikulum bela negara ini bersifat sukarela.

"Nggak ada sanksi, karena undang-undang kita belum mengatur itu, jadi volunteer (sukarela). Universitas Pancasila, perguruan tinggi Bank Indonesia, UI, Unisba, ITB, mungkin sepuluh (kampus)-lah," ujar Hartind yang dikutip VOA Indonesia.

Hartind menambahkan pihaknya sudah mulai memberi pelatihan pada dosen-dosen soal kurikulum bela negara sehingga bisa diajarkan pada para mahasiswa mereka. Metode pengajaran bela negara ini berupa diskusi kelompok, teori, tanya jawab, dan penugasan tertulis.

Hartind mengatakan pihaknya mempersiapkan kurikulum bela negara itu selama delapan bulan setelah melakukan studi banding ke berbagai negara, antara lain Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, dan Australia. Hartind mengklaim kurikulum bela negara yang dibuat Kementerian Pertahanan paling lunak dibanding negara-negara lain, karena sesuai dengan konteks Indonesia sebagai negara demokrasi dan menghormati hak-hak sipil.

Menurut rencana kurikulum bela negara ini akan diberlakukan bagi semua warga negara, mulai tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga perguruan tinggi. Tujuan utamanya adalah mengubah cara berpikir warga supaya lebih mencintai Indonesia.

"Bela negara kita outcome adalah nasionalismenya lebih tinggi, patriotisme lebih tinggi dari sebelumnya, toleransi kepada sesama, bisa bekerja kelompok, berkarakter. Berkarakter itu ada empat: berani, jujur, mau berbagi, (dan) setia," tambah Hartind.

Pada kesempatan sama, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa pelatihan bela negara itu tidak akan menggunakan senjata.

"Belum, kalau negara mengalami eskalasi konflik baru latihan itu. Singapura begitu aja latihan militer kok. Kalau negara sudah terancam, semua jadi tentara," demikian papar Ryamizard.(*)