Justru Haris menyebutkan, kebijakan rasionalisasi pegawai tidak perlu dilihat dari latar belakang pendidikannya. Karena banyak juga sarjana bahkan S2 namun tidak menguasai pekerjaannya.

"ASN yang tamat SMA tidak perlu cemas soal rasionalisasi pegawai, karena masih dibahas oleh pusat. Sepanjang mereka profesional dan berkualitas serta dibutuhkan tentu tetap kita pekerjakan," ungkap Azharisman Rozie, Kamis (2/6/2016) usai melakukan halal bihalal antara sesama ASN BKD Pekanbaru.

Selanjutnya, Haris juga menambahkan jika rasionalisasi pegawai dilakukan khususnya di lingkungan Pemko Pekanbaru, tentunya bakal menimbulkan masalah baru bagi Pemko Pekanbaru sendiri. Sebab dengan kondisi sekarang ini saja, Pemko Pekanbaru sudah kekurangan pegawai.

Apalagi jika di rasionalisasi tentu jumlah pegawai yang ada semakin tidak seimbang, dengan beban tugas yang harus dilakukan.

"Kita saat ini masih kekurangan pegawai yang diprediksi hingga 2019 mendatang, kalau yang tamat SMA diberhentikan tentu makin berkurang tenaga kita," kata Haris lagi.

Menurut data BKD Pekanbaru, di Lingkungan Pemko Pekanbaru terdapat sekitar 10 persen pegawai yang masih tamatan SMA dari total hampir 10 ribu ASN Pemko Pekanbaru. (r12)