Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Riau, Edi Rusma Dinata, mengungkapkan bahwa sebagian besar tunda bayar ini berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk pembayaran gaji guru. Jumlahnya mencapai Rp103 miliar.

"Penundaan ini terutama terjadi pada pembayaran gaji guru melalui BOSDA," ujar Edi dalam rapat tersebut.

Menanggapi hal ini, Anggota Banggar DPRD Riau, Abu Kasim, mempertanyakan penyebab keterlambatan pencairan. Ia menanyakan apakah hal itu disebabkan oleh keterlambatan pengajuan dari Disdik atau adanya kendala keuangan di pemerintah provinsi.

"Apakah dinas sudah mengajukan, tetapi ternyata uang kas tidak tersedia?" tanya Abu Kasim.

Edi menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan pencairan dana BOSDA sejak Oktober 2024. Namun, hingga kini, belum ada kepastian mengenai proses pembayaran tersebut.

"Administrasi pengajuan sudah kami lakukan sejak Oktober 2024, tetapi hingga saat ini kami belum tahu apakah proses pembayarannya sudah dilakukan atau belum," jelasnya.

Rapat Banggar ini terus berlanjut dengan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Taufik OH, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. (***)

Sumber: Goriau