Dalam pertemuan tersebut, para guru MDTA menyampaikan, mereka masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketidakmerataan anggaran operasional. 

Para guru ini berharap adanya perhatian lebih dari Pemerintah Daerah, khususnya dalam mengevaluasi pemanfaatan Dana Desa (DD) untuk mendukung kesejahteraan guru MDTA.  

Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Riau Ayat Cahyadi menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak tenaga pendidik MDTA. 

Ia juga mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan kualitas pendidikan MDTA di Riau. 

"Kami akan terus memperjuangkan aspirasi para tenaga pendidik MDTA agar mereka mendapatkan dukungan yang lebih baik, termasuk dalam hal kesejahteraan dan peningkatan kualitas pendidikan," ujar Ayat Cahyadi.  

Diharapkan dengan adanya perhatian dari berbagai pihak, kondisi pendidikan di MDTA dapat semakin baik, serta kesejahteraan tenaga pendidik dapat lebih diperhatikan demi masa depan pendidikan agama di Riau.

Sebelumnya Ayat Cahyadi, sempat mengungkapkan kekecewaannya atas ditolaknya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) yang diusulkan DPRD Riau ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam Ranperda ini diatur bagaimana pemerintah daerah memberikan perhatian kepada para guru MDTA, termasuk insentif dan dukungan lainnya.

Dari laporan Badan Legislasi (Banleg) di sidang Paripurna DPRD Riau menurut Ayat Cahyadi, Ranperda MDTA ditolak Kemendagri.

"Dengan alasan karena MDTA adalah kewenangan kabupaten/kota. Padahal Perda tersebut sangat dibutuhkan sebagai payung hukum bagi guru-guru MDTA," terangnya.

Untuk itu, Ayat Cahyadi berharap pada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang baru dilantik nanti untuk kembali memperjuangkan ini, sehingga bersama berjuang untuk guru MDTA tersebut.

Karena saat ini menurut Ayat Cahyadi sangat dibutuhkan para guru MDTA apalagi berperan juga dalam pembentukan karakter anak

"Jika diharapkan dari sumbangan murid tidak bisa diharapkan karena banyak anak yang kurang mampu juga bersekolah di MDTA tersebut,"ujarnya.(***)

Sumber: Tribunpekanbaru