riau12.com PEKANBARU – Meski laporan terhadap Khariq Anhar telah resmi dicabut, namun belum ada tanda-tanda pihak Rektor Universitas Riau (Unri) akan segera mencabut atau merevisi kebijakan tentang kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Padahal, kenaikan UKT tersebut yang menjadi pemicu munculnya kritikan dari pihak mahasiswa terhadap Rektorat Unri.

Saat konferensi pers di Mapolda Riau, Senin (13/5) 2024), Rektor Unri Prof Dr Sri Indarti, belum menyatakan akan membatalkan kebijakan baru mengenai kenaikan UKT tersebut.

“Untuk persoalan itu bisa dijawab oleh kuasa hukum saya saja. Kalau untuk tersinggung karena dikritik dan sebagainya biarlah itu menjadi masa lalu,” jelasnya.

Sementara itu, dari data yang diperoleh wartawan, dalam revisi UKT tersebut, jumlah golongan mahasiswa bertambah dari enam golongan menjadi 12 golongan. Semakin tinggi golongannya, semakin tinggi pula uang yang harus dibayarkan mahasiswa.

Sebelum ada revisi, jumlah golongan UKT tersebut ada 6 golongan untuk total 20 program studi (Prodi). UKT tertinggi dibayarkan mahasiswa golongan enam, yang mencapai Rp6 juta per semester. Kecuali untuk Prodi Kedokteran yang mencapai Rp15 jutaan dan Prodi Kedokteran Hewan pada angka Rp14 jutaan.

Setelah revisi, UKT bertambah menjadi 12 golongan. Dari sisi jumlah yang yang harus dibayarkan juga bertambah. Yang tertinggi adalah UKT golongan 12, yakni mencapai Ro13 jutaan. Kecuali Prodi Kedokteran yang mencapai Rp38 jutaan dan Prodi Kedokteran Hewan sebesar Ro35 jutaan.

Terkait hal itu, Khariq Anhar berharap, dengan adanya ketikan dari mahasiswa, pihak Rektorat Unri membatalkan kenaikan UKT tersebut.

“Kami akan sangat berterima kasih apabila kebijakan kenaikan UKT itu dibatalkan. Karena pendidikan tidak seharusnya dibuat mahal-mahal. Jangankan mahasiswa ekonomi menengah ke bawah, mahasiswa yang orang tuanya PNS saja mengeluh untuk membayar biaya sebanyak itu,” ujarnya.

Ia mengajak para mahasiswa lainnya untuk tidak takut dalam menyuarakan penolakan terhadap kenaikan UKT.

“Kami himbau kepada mahasiswa jangan takut memperjuangkan penolakan kenaikan UKT yang menjerat kaum miskin dan kaum menengah,” pungkasnya.

sumber : goriau