riau12.com PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Ade Hartati secara terbuka mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang memutasi para pejabat tingkat eselon II, III hingga para kepala sekolah.

Menurut Ade, langkah Pemprov Riau itu sarat kepentingan politik sebab menempatkan orang berdasarkan suka atau tidak suka.

Hal itu dinilai Ade telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 40 Tahun 2021.

"Saya menilai bahwa apa yang baru dilakukan Gubernur melanggar Permendikbud ristek dimana ada beberapa kepala sekolah yang baru 2-3 bulan sudah di non jobkan," kata dia dalam sidang paripurna DPRD Riau, Kamis (4/1/2024).

Ade berharap Pemprov Riau bertindak berdasarkan aturan-aturan yang ada tanpa ada kepentingan tertentu.

"Saya berharap Pemprov Riau taat aturan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang ada. Jangan ada kepentingan disana, karena dunia pendidikan harus jauh dari kepentingan politik, jangan libatkan dunia pendidikan dengan kepentingan politik," tegasnya.

Menyoal pendidikan, sebut Ade, tidaklah sesederhana terkait tata kelola lahan yang bisa diurut secara regulasi.

"Membangun pendidikan, sudah tentu bertujuan membangun karakter. Membangun karakter tentu harus mengedepankan tidak hanya regulasi, namun yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita mengedepankan "nilai"," pungkasnya.

Sumber : Halloriau