Riau12.com-RIYADH-Arab Saudi berencana untuk membuka sebuah resor pantai mewah dimana ada aturan khusus yang mengizinkan wanita mengenakan bikini. Proyek resor ini bagian dari upaya modernisasi ekonomi Saudi yang dicanangkan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman.

Resor pantai mewah yang akan dibuka itu berlokasi di kawasan Laut Merah. Pemerintah Saudi menyatakan, resor tersebut diatur oleh undang-undang yang setara dengan standar internasional.

Menyadari bahwa pengunjung asing tidak mungkin datang ke pantai bila pengunjung wanita dipaksa mengenakan abaya menjadi pertimbangan pembukaan resor pantai yang membebaskan pengunjung wanita berbikini.

Selama ini, undang-undang Arab Saudi tentang wanita termasuk yang paling represif di dunia, dimana wanita dilarang mengemudi dan tidak dapat bepergian tanpa izin dari wali atau saudara laki-lakinya.

Belum jelas, apakah alkohol juga diizinkan dikonsumsi di resor pantai mewah yang akan dibuka itu atau tidak.

Rencana itu diumumkan Saudi dalam penyataan  Saudi Public Investment Fund (PIF). PIF menggambarkan proyek tersebut sebagai "tujuan resor mewah yang indah yang didirikan di 50 pulau alami yang tak tersentuh".

"Proyek Laut Merah akan menjadi tujuan resor mewah yang terletak di seberang laguna dan surut di alam dan budaya," bunyi pernyataan PIF, yang dikutip dari The Telegraph, Kamis (3/8/2017).

"Ini akan menetapkan standar baru untuk pembangunan berkelanjutan dan membawa generasi mendatang dalam perjalanan mewah untuk menempatkan Arab Saudi pada peta pariwisata internasional," lanjut pernyataan PIF.

Konstruksi akan dimulai pada 2019 dan tahap pertama proyek akan selesai pada 2022. Resor pantai mewah itu diharapan bisa menampung sejuta pengunjung setahun pada tahun 2035.

Proyek Laut Merah adalah bagian dari Visi Pangeran Mohammed 2030, sebuah rencana untuk mendiversifikasi ekonomi Saudi dan menyingkirkan ketergantungannya pada minyak. Pangeran Mohammed resmi menjadi Putra Mahkota Arab Saudi menggantikan Mohammed bin Nayef dengan alasan yang tidak diungkapkan pihak Kerajaan Arab Saudi. (*)