Riau12.com-MANILA-Presiden Filipina Rodrigo Duterte berbalas pantun dengan senator Amerika Serikat (AS) yang mengkritik pelanggaran selama perang melawan narkoba. Sementara anggota parlemen AS menentang kemungkinan perjalanan Duterte ke AS, pemimpin tersebut justru mengatakan ia tidak berniat mengungjungi negara yang "payah."

"Tidak akan pernah ada waktu dimana saya akan pergi ke Amerika selama masa jabatan saya, atau bahkan setelahnya," kata Duterte seperti dikutip dari Russia Today, Sabtu (22/7/2017).

Pemimpin Filipina juga terkejut bahwa para senator akan berpikir bahwa dia bersedia pergi ke AS. "Saya pernah melihat Amerika dan itu sangat buruk," kata Duterte.

Pernyataan tersebut muncul sebagai tanggapan atas dengar pendapat Komisi Hak Asasi Manusia Tom Lantos di Kongres AS. Para senator AS menuduh kampanye anti narkoba Duterte adalah pelanggaran HAM dan menimbulkan korban jiwa yang luas.

Ketua bersama komisi tersebut, Jim McGovern, menentang kunjungan Presiden Duterte ke AS. Ia mengatakan bahwa dirinya akan melakukan demonstrasi karena beberapa pelanggaran hak asasi manusia oleh pemimpin tersebut.

Menanggapi tuduhan tersebut, Duterte menyarankan Washington untuk melihat "dosa" sendiri dan mengancam untuk menyelidiki mereka, merujuk pada korban sipil selama perang di Timur Tengah.

"Akan baik bagi Kongres AS untuk memulai penyelidikan mereka sendiri atas pelanggaran mereka sendiri terhadap begitu banyak warga sipil yang tewas dalam perang di Timur Tengah," kata Duterte.

"Kalau tidak, saya juga akan terpaksa menyelidiki Anda juga. Saya akan mulai dengan dosa-dosa masa lalu Anda," imbuhnya.

Rencana kunjungan Duterte ke negara adidaya itu berasal dari percakapan telepon bulan April lalu dengan Presiden AS, Donald Trump. Saat itu Trump mengundangnya ke Gedung Putih untuk membahas pentingnya aliansi AS-Filipina.

Saat itu, Trump juga mengucapkan selamat kepada Duterte karena tugasnya yang luar biasa dalam masalah narkoba.

Orang kuat Filipina itu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan tindakan keras terhadap obat bius, termasuk pengadilan di Pengadilan Pidana Internasional (ICC) atau pemakzulan. Kampanye anti-narkoba tersebut menghasilkan lebih dari 7.000 kematian pada Maret 2017, menurut Human Rights Watch. (sindo)