Program rehiring tersebut ditujukan untuk mengatasi permasalahan pekerja asing ilegal di Malaysia. Para pekerja asing itu diwajibkan memperoleh e-Kad (enforcement card) yang wajib dimiliki sebagai izin kerja sementara demi mengatasi keterbatasan tenaga kerja asing.

Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal menerangkan, program rehiring itu merupakan program sementara yang sudah dibahas pemerintah Malaysia dengan negara-negara pengirim tenaga kerja seperti Indonesia, Vietnam, Bangladesh, dan lain-lain.

"Program rehiring dilakukan sejak Februari hingga Desember 2017. Sementara untuk dapat mengikuti program e-Kad, para TKI itu harus didaftarkan oleh majikannya dan e-Kad itu gratis hingga Juni kemarin," terang Iqbal kepada awak media di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2017).

Karena itu, pemerintah Malaysia mulai tegas melakukan razia terhadap tenaga kerja asing ilegal yang tidak didaftarkan mengikuti e-Kad oleh majikannya.

"Minat TKI kita untuk ikut e-Kad sangat rendah yaitu hanya 7,7%. Rendahnya partisipasi WNI kita harus ditanyakan kepada majikan karena para majikan yang mendaftarkan," sambung Muhammad Iqbal.

Ia menambahkan, salah satu faktornya adalah banyak pekerja asal Indonesia, terutama di sektor konstruksi tidak memiliki majikan yang tetap. Karena itu, sulit untuk diketahui dengan pasti siapa yang mempekerjakan mereka sehingga tidak bisa didaftarkan untuk mengikuti program e-Kad dan rehiring.

Iqbal sendiri menyatakan bahwa program rehiring tidak akan bisa mengatasi masalah tenaga kerja ilegal. Sebab, adanya pekerja ilegal tidak lepas dari tingginya permintaan dari para majikan yang beberapa di antaranya ilegal. Hal tersebut merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama oleh Indonesia dan Malaysia.(r12/oz)