Diberitakan AFP, Minggu (12/3/2017), Menteri Turki itu bernama Fatma Betul Sayan Kaya. Kaya diminta kembali ke Jerman saat hendak memasuki Rotterdam. Kaya dicegah oleh polisi Belanda untuk mengikuti demonstrasi di Rotterdam.

"Sedang dalam perjalanan dari Rotterdam menuju Jerman," ujar Wali Kota Rotterdam, Ahmed Aboutaleb wartawan.

Setelah beberapa jam melakukan negosiasi, Aboutaleb menyebut tidak tercapai titik temu antara kedua belah pihak. "Tidak menemukan solusi," katanya.

Sayan Kaya akhirnya diusir dari Belanda dan diantar kembali ke Jerman oleh polisi Belanda di wilayah perbatasan negara Belanda-Jerman. Pihak Belanda sebelumnya telah berulangkali menegaskan untuk menolak kedatangan Sayan Kaya di Rooterdam.

"Dia tidak diterima, namun dia memutuskan untuk tetap melakukan perjalanan (ke Belanda)," terangnya.

Setelah insiden penolakan ini, Kedutaan Belanda di Ankara dan Konsulat di Istanbul ditutup untuk sementara. Keduanya ditutup dengan alasan keamanan. 

"Jalan masuk dan keluar di kedutaan Belanda di Ankara dan konsulat di Istanbul ditutup karena alasan keamanan," ujar sumber kedutaan Belanda yang diperoleh AFP.

Selain insiden penolakan Sayan Kaya, pemerintah Belanda juga menolak memberikan izin mendarat kepada Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu. Penolakan ini menyusul rencana pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan yang akan menggelar referendum pada April mendatang di Turki. Referendum ini akan menentukan berubahnya konstitusi Turki dan dianggap akan melanggengkan kekuasaan Erdogan di Turki.

Terdapat sekitar 300 ribu warga Belanda yang berasal dari kuturunan Turki yang memiliki hak pilih dalam referendum itu. Insiden penolakan ini membuat Presiden Erdogan menyebut Belanda sebagai "Sisa-sida dari Nazi".( r12/dt)