"Jaringan ini merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan internet yang terkontrol secara nasional," kata Associate Fellow di Chatam House, Sanam Vakil, seperti dilansir oleh Ynetnews.com.

Vakil melanjutkan, Iran merupakan negara dengan tingkat sensor tinggi. Layanan internet nasional akan membantu pemerintah melakukan kontrol.

National Information Network bekerja seperti intranet, yaitu jaringan privat yang dikendalikan oleh suatu organisasi, dalam hal ini pemerintah. Sistem itu memungkinkan identifikasi pengguna. Negara dapat menentukan apa yang bisa dan tidak bisa diakses oleh pengguna. Ini biasa digunakan dalam suatu organisasi, institusi, atau perusahaan.

Iran telah menerapkan kebijakan anti-Barat sejak Revolusi Iran pada 1979. Ini memicu pola monarki diktator dengan Ayatullah sebagai figur relijius yang paling berkuasa.

Negara ini masuk di urutan 169 dari 180 Press Freedom Index yang dibuat oleh LSM yang memperjuangkan kebebasan pers, Reporters without Borders. Di Iran, para jurnalis ditangkap dan kadang dipenggal karena menuliskan berita yang dianggap anti-pemerintah atau anti-Islam.

"Tidak ada keterbukaan informasi atau kebebasan pers di Iran," ujar Vakil.

Hingga saat ini, jaringan internet 'halal' itu belum bersifat eksklusif. Warga dapat menggunakan internet regular. Untuk menarik pengguna, pemerintah menerapkan berbagai insentif sehingga biaya internet menjadi lebih murah.  (r12/rpk)