Setelah menjabat sebagai presiden, Duterte memang langsung menabuh genderang perang terhadap narkotika. Tidak peduli siapa yang terlibat, bahkan para pejabat yang sering kongkalingkong dengan para pengedar tidak luput dari penindakannya. Bahkan, Duterte memberlakukan hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Tercatat, sejak terpilihnya jadi presiden tepatnya pada 9 Mei 2016, 900 tersangka penyelundup narkoba telah dieksekusi.

Karena hal tersebut, PBB mengutuk Duterte sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dua ahli HAM PBB menyatakan perintah Duterte kepada polisi dan masyarakat untuk membunuh tersangka penyelundup narkotika merupakan hasutan untuk melakukan kekerasan dan pembunuhan di bawah hukum internasional.

Namun, Duterte mencap ahli PBB tersebut orang 'tolol'. Duterte mengatakan dua ahli PBB tersebut seharusnya menghitung berapa banyak korban yang tak bersalah yang melayang karena obat terlarang tersebut. 

"Saya tidak ingin menghina Anda, tapi mungkin kami memutuskan untuk memisahkan diri dari PBB," kata Duterte.

Tak hanya ancam keluar PBB, Duterte juga ingin membentuk organisasi serupa yang baru. Ia ingin mengajak Cina dan beberapa negara di Afrika untuk bergabung membentuk organisasi. Duterte menganggap PBB telah gagal menangani masalah negara di seluruh dunia. Mulai dari terorisme, konflik Irak-Suriah, bahkan kelaparan.

 "Anda belum pernah melakukan apa-apa, kecuali mengkritik," demikian Duterte.(r12/rp)