Sidang perdana ini beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hervyan Siahaan. Dalam dakwaannya, Misdi diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pengalihan status tanah restan kawasan transmigrasi yang merugikan keuangan negara senilai Rp3.024.593.000.

JPU mengungkapkan, terdakwa melakukan pungutan biaya tidak resmi untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan/atau Surat Keterangan Sempadan Tanah kepada sejumlah pihak. Padahal, tanah tersebut merupakan aset negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kas desa dan fasilitas umum Desa Indra Sakti.

Tanah yang dialihkan itu tercatat sebagai bagian dari Kawasan Transmigrasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) II Sei Garo, yang dibuka pada 1989–1990 melalui program transmigrasi dengan pola PIR-Trans. Akibat perbuatan terdakwa, pemerintah desa maupun Pemerintah Kabupaten Kampar kehilangan penguasaan dan pengelolaan atas lebih dari 40 hektare aset tanah.

Selain itu, Misdi juga diduga menerima sejumlah uang dari pihak-pihak yang mengurus surat tanah tersebut, yang jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 9 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Soni Nugraha sempat menanyakan sikap terdakwa atas dakwaan yang dibacakan jaksa. Misdi, setelah berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, menyatakan tidak mengajukan keberatan.

“Saya tidak keberatan, Yang Mulia. Saya terima,” ujar Misdi di hadapan majelis hakim.

Usai mendengar pernyataan tersebut, majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi pada pekan depan.