Meski berlangsung sejak lima hari lalu, aksi ini tetap berjalan tertib. Masyarakat bahkan mendirikan dapur umum untuk kebutuhan logistik, tidak hanya bagi warga tetapi juga untuk para sopir truk yang kendaraannya tertahan di lokasi.

 Emak-emak Curhat di Hadapan Kapolres Kampar

Pantauan di lapangan, aksi hari kelima ditandai dengan kedatangan Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan S bersama sejumlah personel. Suasana sempat mencair ketika seorang emak-emak paruh baya tampil menyampaikan keluh kesah warga di hadapan Kapolres.

Ia menjelaskan, aksi blokade dilakukan karena selama 30 tahun keberadaan PT Ciliandra Perkasa di tanah ulayat masyarakat Siabu belum juga membawa kesejahteraan. Bahkan, dana kompensasi sebesar Rp500 juta per bulan yang pernah diterima masyarakat sejak 2017, tiba-tiba dihentikan pada 2022 tanpa alasan jelas.

“Tahun 2017 lalu kami pernah menerima kompensasi Rp500 juta per bulan, ditandatangani almarhum Bupati Azis Zaenal. Anehnya tiba-tiba dihentikan diam-diam pada 2022. Kompensasi ini hak kami dan harus jalan selama kebun masih dalam masa perbaikan tujuh tahun,” tegasnya.

Desakan Ukur Ulang Lahan HGU

Selain kompensasi, warga juga menuntut pengukuran ulang lahan yang dikuasai PT Ciliandra. Mereka menduga ada sebagian kebun yang berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) resmi perusahaan.

Masyarakat juga menolak lahan pengganti yang diberikan perusahaan di Desa Bandur Picak, Kecamatan Koto Kampar Hulu, karena jaraknya jauh dari Siabu. Mereka mendesak agar lahan kompensasi dipindahkan ke wilayah Desa Siabu yang dinilai masih memiliki area cukup luas.

Polisi Minta Jalan Dibuka, Warga Tetap Kukuh

Dalam dialognya, Kapolres Kampar meminta warga memberikan akses kepada truk-truk CPO agar bisa melintas. Namun warga bersikukuh menutup jalan sampai ada kesepakatan resmi dengan perusahaan dan pemerintah daerah.

“Truk bermuatan besar ini sudah merusak jalan dan membahayakan pengguna lain. Kami tidak akan buka blokade sebelum tuntutan kami dipenuhi,” ujar seorang perwakilan warga.

Kuasa Hukum dan Ketua Koperasi Angkat Bicara

Kuasa Hukum Koperasi Siabu Maju Bersama, Roy Irawan SH, menegaskan masyarakat tetap bersatu memperjuangkan haknya. Menurutnya, aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap keputusan rapat yang dipimpin Bupati beberapa hari lalu yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat.

Hal senada disampaikan Ketua Koperasi Siabu Maju Bersama, Surya Rinaldi S.TP. Ia menegaskan blokade jalan merupakan aksi spontanitas sebagai bentuk tekanan agar pemerintah dan perusahaan benar-benar mendengar suara rakyat.

 Situasi Masih Terkendali

Kepala Desa Siabu, Tarmo, memastikan bahwa sejak hari pertama aksi berlangsung dengan tertib tanpa ada tindakan anarkis. Warga berjanji menjaga keamanan selama blokade jalan.

“Kami pastikan situasi terkendali. Warga hanya ingin hak mereka dipenuhi,” ujar Tarmo.

Hingga hari kelima, belum ada titik temu antara masyarakat, pemerintah daerah, dan PT Ciliandra. Warga menegaskan aksi blokade akan terus berlanjut hingga ada solusi nyata terkait kompensasi dan persoalan lahan.