Dalam sambutannya, Bupati Ahmad Yuzar menegaskan bahwa Produk Hukum Daerah (PHD) merupakan instrumen fundamental dalam setiap proses pembangunan. Menurutnya, keberhasilan program maupun kebijakan pemerintah daerah hanya dapat tercapai jika memiliki landasan hukum yang jelas dan selaras dengan regulasi nasional.

 â€œProduk hukum daerah merupakan fondasi dari seluruh program dan kebijakan yang kita jalankan. Melalui Rakornas ini, kita bisa menyatukan persepsi antara pusat dan daerah sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya selaras dengan regulasi nasional, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah,” ujar Ahmad Yuzar.

Lebih lanjut, ia menyampaikan rasa syukur dapat hadir bersama Gubernur Riau dan delegasi dari berbagai provinsi. Forum ini, kata Yuzar, tidak hanya sebatas pertemuan formal, melainkan juga ajang bertukar pengalaman, menyamakan visi, serta memperkuat komunikasi antar kepala daerah dalam menghadapi tantangan penyusunan regulasi hukum di era modern.

“Alhamdulillah kita dapat hadir pada puncak Rakornas ini bersama Gubernur Riau dan seluruh delegasi. Banyak hal yang bisa kita serap dan bawa pulang untuk memperkuat regulasi hukum di Kabupaten Kampar,” tambahnya.

Rakornas PHD 2025 juga menghadirkan kesempatan bagi para kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pejabat kementerian terkait, terutama mengenai perumusan kebijakan hukum yang lebih berpihak kepada masyarakat serta sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Selain sebagai forum kebijakan, Rakornas ini juga menjadi ajang silaturahmi antara pimpinan daerah dan pemerintah pusat, guna memperkuat koordinasi serta memastikan setiap produk hukum yang dihasilkan mampu menjadi payung bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.