Kepala Dinas PMD Kampar, Lukmansyah Badoe, mengatakan pihaknya terus melakukan pembinaan dan koordinasi agar seluruh proses berjalan sesuai aturan.

“Kita tetap meminta para kepala desa menyelesaikan LHP-nya sebelum pelantikan,” ujarnya, Rabu (27/8/2025).

Lukmansyah menambahkan, pihaknya telah menindaklanjuti surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait proses pengukuhan kepala desa.

“Surat edarannya sudah kita terima, dan akan kita laksanakan sesuai ketentuan yang ada,” jelasnya.

Terkait jumlah kades yang sudah menyelesaikan LHP dari total 45 yang bermasalah, Lukmansyah menyebut hal itu merupakan kewenangan Inspektorat. Namun, ia berharap seluruh proses bisa dituntaskan tepat waktu agar pelantikan berjalan lancar.

“Harapan kami, para kepala desa memperhatikan dengan serius penyelesaian LHP ini sebagai bagian dari tanggung jawab selama mereka menjabat,” tegasnya.

Adapun pelantikan 53 kepala desa di Kabupaten Kampar tetap dijadwalkan berlangsung pada pekan keempat Agustus 2025, sesuai arahan Kemendagri. Namun, kepastian hari dan tanggal masih menunggu penetapan resmi dari Bupati Kampar.

Sebelumnya, Sekda Kampar Hambali mengungkapkan bahwa dari 53 kades yang akan dilantik, hanya delapan orang yang dinyatakan benar-benar bersih dari persoalan. Sementara 45 kades lainnya masih menyisakan berbagai masalah, mulai dari ketidaktertiban administrasi hingga temuan keuangan dengan nilai cukup besar.

“Nilai temuan ini bervariasi. Ada yang kecil, sekitar Rp800 ribu, namun ada juga yang mencapai Rp800 juta. Semuanya saat ini masih dalam proses penyelesaian,” kata Hambali.

Sebagai informasi, kepala desa yang masa jabatannya berakhir antara 1 November 2023 hingga 31 Januari 2024 dapat dikukuhkan kembali dan memperoleh perpanjangan masa jabatan dua tahun. Perpanjangan ini dihitung sejak tanggal pengukuhan atau pelantikan ulang oleh Bupati.