Masyarakat setempat mengaku sudah berulang kali berusaha berkomunikasi dengan pihak Humas PT Padasa Enam Utama, namun hingga kini belum ada tindak lanjut. Diski yang juga mantan anggota DPRD Kampar dua periode menyebut sikap perusahaan terkesan arogan.

"Saya sudah mencoba berkomunikasi dengan Manager PT Padasa Enam Utama ini, namun tidak direspon. Sepertinya sangat arogan. Pemkab Kampar harus menindak tegas perusahaan nakal seperti PT Padasa Enam Utama," tegasnya, Ahad (17/8/2025).

Diski menekankan, perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kampar jangan hanya mencari keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar. "Kita minta pimpinan perusahaan di perkebunan jangan hanya mencari keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Pria yang akrab disapa Ombak Diski itu juga mengingatkan PT Padasa Enam Utama agar menghargai masyarakat setempat dan tidak bersikap seolah membuat "negara dalam negara". "Ingat ada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. Ini harus dipatuhi pihak perusahaan, jangan sampai mengenyampingkan keberadaan masyarakat, apalagi menyangkut akses keluar masuk," ungkapnya kesal.

Sementara itu, Imel, warga Desa Pongkai, mengaku sangat dirugikan akibat penutupan jalan yang sudah berlangsung beberapa bulan. Ia menyebut biaya angkut panen sawit meningkat hingga 50 persen karena harus menggunakan sepeda motor dan melalui jalur yang lebih jauh. "Sejak jalan ditutup, separuh dari hasil panen habis untuk biaya langsir buah sawit. Kami benar-benar kesulitan," keluhnya.(***)

Sumber: Goriau