"Lahan tersebut semula merupakan hasil kerja sama operasional (KSO) antara Agrinas dan Koperasi Jaya Makmur yang beralamat di Buluh Cina. Namun, setelah adanya perundingan dengan masyarakat, luas lahan yang dikelola koperasi dikurangi menjadi 1.000 hektare," kata perwakilan kelompok tani, Buzar.

Aksi ini mendapat perhatian dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR). Melalui Tim Perjuangan Hak-hak Adat Masyarakat, LAMR menurunkan pengurusnya untuk mendampingi masyarakat dan memantau proses perundingan dengan pihak BKO Agrinas.

Ketua Tim Perjuangan, Datuk Tarlaili, yang hadir bersama sekretaris tim, Datuk Firman Edi, menyatakan bahwa kehadiran LAMR merupakan bentuk komitmen dalam memperjuangkan hak masyarakat adat atas lahan ulayat mereka.

"LAMR hadir langsung untuk memastikan masyarakat adat tetap memiliki hak mengelola tanahnya sendiri, terutama terhadap lahan yang sebelumnya sudah dikuasai turun-temurun," ujar Datuk Tarlaili.

Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa masyarakat adat, melalui kelompok tani ulayat, diberikan hak untuk mengelola 446 hektare lahan sawit. Luasan ini mencakup lebih dari 30 persen dari total lahan yang sebelumnya termasuk dalam PKH.

Datuk Tarlaili menegaskan pihaknya akan terus mengawasi proses ini, termasuk memastikan tidak ada perusahaan lama yang kembali menguasai lahan melalui koperasi.

"Lahan ini dulunya dikuasai oleh PT Ayau yang sempat bermasalah dengan masyarakat. Kami akan memastikan apakah koperasi yang bekerja sama dengan BKO Agrinas ini benar-benar baru, atau justru menjadi kendaraan dari aktor lama," tegasnya.

Sementara itu, Buzar mengungkapkan bahwa panen kelapa sawit sudah mulai berjalan.

"Hari ini, ada enam truk buah kelapa sawit yang keluar dari kebun. Itu hasil panen kelompok tani yang dibiayai koperasi," ujarnya.

Keberhasilan ini diharapkan menjadi contoh dalam menyelesaikan persoalan serupa di wilayah lain di Riau yang terdampak kebijakan penertiban kawasan hutan, namun melibatkan lahan ulayat masyarakat adat.(***)

Sumber: Goriau