Wakil Ketua DPRD Kampar Iib Nursaleh mengatakan, bahwa perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam pembahasan KUA-PPAS adalah hal yang wajar. Meski demikian, menurutnya, semua pihak tetap memiliki satu tujuan, yakni untuk kepentingan pembangunan daerah.

“Perbedaan pandangan itu biasa. Pemerintah daerah tentu membawa agenda berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) melalui visi dan misi kepala daerah. Sementara DPRD membawa aspirasi masyarakat yang diperoleh dari hasil reses dan dititipkan melalui program-program dalam APBD,” ujar Iib Nursaleh yang juga merupakan politisi Partai Golkar, Selasa (22/7/2025.

Ia menepis anggapan bahwa tarik ulur pembahasan disebabkan oleh pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Menurutnya, persoalan justru muncul pada kegiatan wajib kelembagaan DPRD, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) baik yang merupakan usulan pemerintah maupun inisiatif DPRD, yang memerlukan konsultasi ke kementerian dan biro hukum provinsi.

“Kegiatan-kegiatan tersebut tentu membutuhkan anggaran yang harus dituangkan dalam KUA-PPAS. Tidak mungkin DPRD membiayai dengan dana pribadi. Ini yang belum ada titik temu. Jika tidak diakomodir, yang dirugikan bukan hanya DPRD, tetapi agenda daerah secara keseluruhan,” tegas Iib.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya kesamaan pemahaman antara DPRD dan pemerintah daerah agar tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri.

“Pemda dan DPRD adalah dua pilar penyelenggara pemerintahan daerah. Eksekutif butuh DPRD untuk pengesahan anggaran, dan DPRD butuh Pemda untuk merealisasikan program-program yang sudah disepakati bersama,” jelasnya.

Iib Nursaleh berharap komunikasi dan diskusi antara kedua lembaga terus diperkuat guna menghindari kesalahpahaman yang bisa menghambat pembangunan.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita duduk bersama, berdiskusi, dan mencari solusi terhadap kendala-kendala dalam menjalankan program daerah demi mewujudkan Kampar yang lebih maju,” tutup Iib Nursaleh.

Hari ini sedang berlangsung rapat pembahasan antara Banggar (Badan Anggaran) dan Komisi yang akan dilanjutkan rapat pembahasan antara Banggar dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah.(***)

Sumber: Riaupos