Mereka yang berjumlah 200 orang lebih dan tersebar di Puskesmas se-Kampar dipastikan tak dapat mengikuti Seleksi PPPK Tahap 2 sampai masa pendaftaran berakhir. 

Kejelasan status mereka nanti setelah skema PPPK pun belum ada. 

Kepala Dinas Kesehatan Kampar, Asmara Fitrah Abadi mengakui, tidak ada regulasi yang membolehkan mereka dapat ikut Seleksi PPPK. Pemerintah tidak membuka peluang melalui payung hukum.

Menurut dia, fokus negara untuk menghapuskan Bukan Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) hanya bagi yang terdaftar di pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

"Nggak ada lagi (peluang bagi TKS). Fokus negara (menghapus Non-ASN) hanya yang ada di database, gajinya dari APBD atau APBN," katanya kepada Tribunpekanbaru.com, Selasa (28/1/2025).

Faktanya, TKS Kesehatan tidak terdaftar di database. Mereka juga tidak menerima gaji yang bersumber dari APBD atau APBN.

Ditanya solusi terkait nasib mereka nanti, ia mengaku belum ada pembahasan. Baik di internal Pemerintah Kabupaten Kampar maupun dari Puskesmas yang merekrut mereka. 

Menurut dia, pemerintah masih fokus menyusun solusi bagi Non-ASN yang tercatat dalam database. Termasuk Non-ASN yang tidak lulus Seleksi PPPK Tahap 1. Banyaknya ada 200-an orang. 

"Belum ada (solusi bagi TKS). Untuk yang nggak lulus PPPK (Tahap 1) kemarin aja masih dipikirkan. Ada 200-an orang itu," ujarnya. (***)

Sumber: Tribunpekanbaru