Ia juga mengaku sebelum mengikuti seleksi PPPK sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kampar.

"Saya sudah koordinasi dengan BKPSDM sebelum ikut seleksi, dan saya bisa mengikuti," kata Yeni Rahman belum lama ini.

Sebagai anggota aktif Tagana, Yeni mengaku rutin menjalankan tugas piket di luar jam kerjanya sebagai kepala desa. Ia juga menerima insentif dari Dinas Sosial.

Praktik ini dikhawatirkan akan menghambat kesempatan bagi calon peserta seleksi lainnya yang memiliki kualifikasi yang sama. 

Masyarakat berharap agar pihak berwenang dapat melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa proses seleksi PPPK berjalan dengan transparan dan akuntabel.(***)

Sumber: Riaumandiri