Itu disampaikan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, M. Hendri Datuk Sinao. Pihaknya berharap keterlibatan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam penanganan gajah tersebut.

Dirinya mengaku, empat kepala desa sebelumnya telah menyurati Camat Kampar pada 1 November 2024. Terdiri dari Kepala Desa Koto Tibun, Rumbio, Padang Mutung, dan Pulau Sarak.

Surat itu meminta camat agar menyampaikan persoalan tersebut ke bupati agar bupati berkoordinasi dengan BBKSDA. Koordinasi itu masih ditunggu.

"Sampai saat ini kalau (koordinasi Pemkab Kampar) ke KSDA belum ada," ujarnya, Senin (11/11/2024).

Ia berharap, Pemkab Kampar terlibat untuk menangani gajah tersebut. Karena penanganannya bakal berdampak terhadap beberapa hal.

Menurut dia, terutama terhadap masyarakat sekitar. Risiko pengevakuasian bisa saja mengusik masyarakat lain apabila skala upaya yang dilakukan meluas.

"Tentu kan yang punya masyarakat adalah Pemda Kampar. Bagaimana langkah yang diambil, perlu peran serta Pemkab Kampar," sebutnya dikutip dari tribunpekanbaru.

Sebelumnya, BBKSDA melalui Tim Investigasi yang melibatkan beberapa unsur berhasil mengungkap keberadaan gajah tersebut.

Individu gajah itu dipastikan satu ekor jantan dewasa berusia sekitar 18-20 tahun yang mendiami Hutan Adat Ghimbo Potai.

Hendri mengatakan, keputusan pengevakuasian mesti dari Direktur Jenderal (Dirjen) KSDA. Tetapi pelaksanaannya amat memerlukan peran serta Pemkab Kampar. (***)

Sumber: halloriau