Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kampar Zulpan Azmi  dan dihadiri Penjabat Bupati H Hambali, forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), para anggota DPRD Kampar, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Kampar, sejumlah keluarga dari pimpinan DPRD yang dilantik dan undangan lainnya. 

Hingga saat ini sudah tiga dari empat kursi defenitif pimpinan DPRD Kampar yang sudah mengucapkan sumpah/janji. Sebelumnya, pada 18 September lalu telah dilantik Wakil Ketua atas nama Zulpan Azmi dari Partai Amanat Nasional (PAN). 

Dengan demikian, masih ada satu pimpinan dewan, wakil ketua yang belum dilantik, yakni jatah dari Partai Demokrat. Hingga saat ini, kabarnya penentuan calon wakil ketua dari Partai Demokrat masih alot. Dari informasi yang beredar, persaingan antara Sunardi DS dengan Tony Hidayat masih alot. 

Gubernur Riau dalam pidatonya yang dibacakan Pj Bupati Kampar H Hambali berharap ketua dan wakil DPRD dapat melaksanakan tugasnya sesuai hati dan tetap meminta petunjuk kepada Allah SWT dan berpegang pada pilar kebangsaan Undang-undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI dan prinsip mulia Bhinneka Tungga Ika. 

Ia menambahkan, DPRD hendaknya hadir di tengah masyarakat dan menyuarakan kepentingan masyarakat sesuai sila keempat Pancasila serta mampu menampung dan mengikuti keinginan masyarakat yang kian berkembang. 

DPRD hendaknya hadir untuk mewujudkan lembaga perwakilan yang produktif, harmonis dan menjadikan Indonesia semakin matang demokrasinya.

Disamping itu, DPRD diharapkan dapat melakukan pengawasan yang responsif dan memastikan anggaran yang adil dan sejahtera.  

“DPRD adalah mitra eksekutif. Sebagai mitra secara bersama-sama dapat mendorong berbagai kebijakan yang baik dan diperlukan masyarakat. Sebagai mitra sejati siap mengingatkan dan memberi solusi terhadap hal yang perlu diperbaiki,” cakap Hambali.  

Sementara itu Ketua DPRD Kampar, Ahmad Taridi mengatakan bahwa akan segera melakukan pekerjaan kedewanan. “Kami akan membuat peraturan daerah  (Perda) untuk kepentingan masyarakat, dan ini sudah dijajaki untuk mengatur kepentingan orang banyak," ujarnya.

Mengenai kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah daerah (Pemda), Ahmad Taridi menyebut pembangunan daerah harus sinergiras dengan legislatif selagi untuk menguntungkan masyarakat.

"Pada dasarnya tentu apa yang menjadi keinginan pemda tentu kami dukung dengan sepenuh hati," ujarnya.

Ahmad Taridi mengimbau untuk arif dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan pada tahun politik ini. "Mari kita hormati pilihan individu dalam pagelaran pilkada Kampar tahun 2024 pada tanggal 27 November nanti," pungkasnya. 

Sementara itu,  Wakil Ketua DPRD Kampar yang memimpin rapat paripurna menyampaikan, dibawah kepimpinan yang baru, DPRD Kampar dapat memperkuat fungsinya sebagai pembuat regulasi, pengawasan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

“DPRD sebagai lembaga hadir dan di barisan garis depan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. 

Ia menambahkan, banyak pekerjaan rumah (PR) menanti di depan, baik penyelesaian infrastruktur, pelayanan publik dan sosial ekonomi.(***)

Sumber: Riau12.com