Pasalnya, sejumlah perusahaan daerah tidak kunjung memberikan laba dan menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) meskipun anggaran daerah setiap tahun dikucurkan.

Bahkan, saat ini ada dana PI (Participating Interest) 10 % minyak dan gas (migas) atau sebesar Rp 160 miliar diterima oleh beberapa perusahaan daerah yang ada di Kabupaten Kampar.

Pertanyaan dan kritikan dewan kepada Pj Bupati Kampar juga dikemukakan pada saat rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 di ruang rapat paripurna DPRD Kampar, Bangkinang, Senin (10/6/2024) sore.

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Hanafiah yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kampar menanyakan kabar tentang beberapa perusahaan daerah seperti Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sarimadu hingga Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kampar.

Ia mempertanyakan upaya apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk memperbaiki kinerja perusahaan-perusahaan tersebut.

Selanjutnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya Ali Sobirin mengingatkan perusahaan daerah yang menampung dana PI (Participating Interest) 10 % migas yang diterima oleh beberapa perusahaan daerah yang ada di Kabupaten Kampar.

“Penampung dana PI kami ingatkan agar ke depan dalam menggunakan anggaran tersebut sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada agar tak terjadi masalah di belakang hari. Khusus mengenai perusahaan daerah ini mohon ditanggapi,” ujar Ali Sobirin di hadapan Penjabat Bupati Kampar Hambali, pimpinan dan anggota dewan serta undangan rapat paripurna yang hadir.

Selama dua pekan terakhir, Komisi III DPRD Kampar telah dua kali memanggil pimpinan dan manajemen PD Kampar Aneka Karya guna melakukan rapat dengar pendapat. Perusahaan ini merupakan pengelola Objek Wisata Stanum.

Pantauan di gedung DPRD Kampar, Senin (10/6/2024), Direktur Utama PD Aneka Karya Stanum Didin Syafrudin dan jajaran kembali hadir di gedung DPRD Kampar. Sebelumnya mereka juga telah menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III pekan lalu.

Informasi yang diterima, dari Rp 162 miliar dana PI migas, PD Kampar Aneka Karya yang mengelola kawasan wisata Stanum, Bangkinang mendapat suntikan dana Rp 26 miliar.

Meski dicecar pertanyaan terkait kinerja perusahaan daerah, Pj Bupati Kampar H Hambali tidak mau menjawab secara panjang lebar. Alasannya, ia akan membuat diskusi khusus dengan DPRD dengan menghadirkan pimpinan sejumlah perusahaan daerah tersebut.

“Karena saya akan mengundang BUMD untuk diskusi dengan DPRD sebagai upaya yang serius untuk membenahi BUMD,” ujar Hambali.

“Saya nanti bersurat ke DPRD, semacam ekspos BUMD lah,” ulas Hambali.

Ia mengaku beberapa bulan lalu telah memberhentikan dengan tidak hormat Direktur Utama BPR Sarimadu. Hal itu kata dia, bentuk keseriusan membenahi perusahaan daerah.

“Beberapa bulan yang lalu Direktur BPR Sarimadu saya berhentikan dengan tidak hormat. Ini bentuk keseriusan Pemda benahi BUMD,” tegas mantan Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas PMPTSP Kampar tersebut.

Agar pengelolaan perusahaan daerah bisa berjalan lebih baik lagi, Hambali juga mengungkapkan, pekan lalu ia bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan komisaris serta direktur BPR Sarimadu juga melakukan studi tiru ke BPR di Kulonprogo dan Sleman.

“Ada beberapa BUMD mulai menggeliat. Kita telah lihat prospeknya,” pungkasnya.

Ia yakin, perusahaan daerah akan terus berbenah dan melakukan peningkatan PAD yang ditunjang sistem elektronik dan transparansi dengan menyampaikan data secara terbuka kepada masyarakat dengan berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan sesuai aturan yang berlaku.

Pj Bupati Kampar juga telah memimpin soft launching Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Prof M Yamin SH Bangkinang dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Banyak pelayanan yang bisa diberikan di MPP, di antaranya pembayaran pajak kendaraan yang lebih mudah.

Ia juga mengungkapkan, untuk memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Pemkab Kampar bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kampar dan Kantor Pajak Pratama Bangkinang dalam pemungutannya.

“PBB itu bisa ditarik kalau memang tanah itu difungsikan. Apapun bentuknya apakah di bencah, darat, di hutan bisa ditarik,” ungkapnya.

Hambali juga menegaskan, perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan juga bisa dipungut pajaknya. “Banyak yang berdalih bahwa di kawasan hutan tak bisa dipungut. Kalau Kadisnya tak bisa berarti tak punya keberanian dan keseriusan itu,” tegasnya lagi.

Hambali meyakini, apa yang telah dibuat saat ini akan meningkatkan PAD. “Saya yakin rekan-rekan OPD bisa bekerja lebih baik lagi dan semangat,” pungkasnya.(***)

Sumber: Cakaplah.com