Riau12.com-DUMAI – Api kembali membakar Kilang Dumai milik PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Riau, pada Rabu malam (1/10/2025), menandai kebakaran kedua dalam dua tahun terakhir. Insiden sebelumnya terjadi pada 1 April 2023 dan melukai sembilan pekerja.
Meski kobaran api berhasil dijinakkan Kamis pagi, publik kembali mempertanyakan sistem pengamanan dan kelayakan operasional kilang strategis ini.
"Penyebab kejadian belum diketahui, dan tim masih fokus pada upaya penanganan," ujar Agustiawan, Area Manager Communication Relation & CSR Kilang Dumai.
Kilang Dumai merupakan kilang pengolahan minyak terbesar ketiga di Indonesia dengan kapasitas 170 MBPOD, dan menyuplai 16 persen kebutuhan energi nasional, khususnya untuk Sumatera Bagian Utara dan sebagian Kalimantan. Produk yang dihasilkan antara lain Solar, Avtur, Pertalite, Pertadex, LPG, dan Green Coke.
Sehari sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyinggung kinerja Pertamina yang dinilai lamban dalam pembangunan kilang baru. Menurut Purbaya, ketergantungan impor BBM terus membengkak, membebani APBN melalui subsidi energi.
"Subsidi energi naik terus dari tahun ke tahun. BBM kita banyak diimpor, sampai puluhan miliar dolar setahun," tegas Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (1/10/2025).
Purbaya juga menyoroti janji Pertamina membangun 7 kilang baru dalam 5 tahun sejak 2018. Hingga kini, tidak satu pun kilang baru terbangun, sementara beberapa kilang lama mengalami kebakaran.
Menurut Purbaya, investasi dari investor China pernah ditolak Pertamina karena alasan potensi kelebihan kapasitas, meski investor menawarkan pembangunan kilang dengan skema operasi 30 tahun, lalu menjadi milik Pertamina tanpa biaya.
Anggaran subsidi dan kompensasi energi APBN 2025 dialokasikan sebesar Rp 498,8 triliun, dengan realisasi hingga Agustus mencapai Rp 218 triliun atau 43,7 persen. Kenaikan ini dipengaruhi fluktuasi ICP, depresiasi rupiah, dan peningkatan konsumsi BBM, LPG, listrik bersubsidi, dan pupuk.
Kebakaran di Kilang Dumai menambah kekhawatiran terkait ketahanan energi nasional dan tekanan fiskal, sekaligus menyoroti urgensi percepatan pembangunan kilang baru guna mengurangi ketergantungan impor BBM.
Komentar Anda :
