Riau12.com-JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar audiensi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan, Selasa (9/12/2025). Kunjungan ini dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, didampingi Kepala Bagian Pengelola Perbatasan, Gilang Wana Wijaya.

Audiensi dilakukan menyusul masih banyaknya kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan yang belum terpenuhi, mulai dari infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, hingga layanan kesehatan, pendidikan, penanganan bencana banjir, abrasi pantai, serta usulan kawasan ekonomi khusus di Pulau Rangsang.

Dalam paparannya, Wakil Bupati Muzamil menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar di daerah perbatasan Kecamatan Rangsang, Rangsang Barat, dan Rangsang Pesisir. Menurutnya, jika kebutuhan ini terpenuhi, perekonomian masyarakat pesisir akan berkembang dan bergerak aktif.

"Jika kebutuhan ini terpenuhi, maka roda ekonomi masyarakat pesisir akan semakin hidup dan berputar. Posisi strategis kita yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dapat dimanfaatkan dengan baik, dan ini juga akan menjadi peluang pendapatan negara yang cukup besar," ujar Muzamil.

Sekretaris BNPP RI yang diwakili Deputi II Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Irjen Pol Edfrie R. Maith, menyambut baik dan mengapresiasi upaya Pemkab Kepulauan Meranti dalam mendorong pemerataan ekonomi di wilayah perbatasan.

"Kita akan terus mendukung dan berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait usulan yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga pembangunan tersebut akan terwujud dan meningkatkan ekonomi masyarakat secara merata," kata Irjen Pol Edfrie.

Kepala Bagian Pengelola Perbatasan Kepulauan Meranti, Gilang Wana Wijaya, menjelaskan audiensi ini bertujuan membangun sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam penetapan rencana induk lima tahunan dan rencana aksi tahunan di BNPP-RI.

"Kehadiran kami di sini memastikan penyampaian data, peta kebutuhan, serta rencana program pembangunan dapat disampaikan secara komprehensif dan terukur. Agenda ini menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi pengelolaan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya dalam mengoptimalkan posisi strategis Kabupaten Kepulauan Meranti di Selat Malaka," pungkasnya.

Dengan audiensi ini, Pemkab Kepulauan Meranti berharap program pembangunan di wilayah perbatasan dapat berjalan efektif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memaksimalkan potensi ekonomi yang ada.