Riau12.com-SELATPANJANG – Sebuah insiden terjadi di Dermaga Insit, Kecamatan Tebingtinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, ketika seorang pengendara truk sawit membongkar muatannya karena tidak diperbolehkan naik ke Kapal Roll On Roll Off (KMP) Tirus, Senin (10/11/2025).

Pengendara truk, Khairul Fahmi, merasa kesal karena truknya ditinggal sementara kendaraan lain, termasuk tiga mobil pribadi di belakangnya, diperbolehkan naik. “Harusnya kami bisa diprioritaskan. Karena sawit ini cepat busuk. Ini kali kedua saya diperlakukan seperti ini di Dermaga Insit,” keluhnya, Selasa (11/11/2025).

Menurut Khairul, saat memuat kendaraan, petugas mendahulukan truk milik PLN yang membawa peralatan pembangkit dari Buton ke Selatpanjang, kemudian menyusul mobil pribadi. Truk sawit miliknya akhirnya ditinggal karena kapal sudah penuh. Ketika truk PLN diturunkan, tiga mobil pribadi tetap didahulukan naik ke kapal, sementara truk sawitnya tetap tidak diperbolehkan.

Khairul berharap pengelola pelabuhan bisa lebih adil dan memahami urgensi muatan sawit. “Kami berharap pihak pengelola bisa menambah jadwal keberangkatan roro dari Insit ke Buton, serta mengklasifikasi urgensi muatan kendaraan. Dengan begitu, masyarakat pemilik sawit tidak dirugikan,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti, Muhammad Fahri, melalui Kabid Prasarana dan Keselamatan, Hasrizal, membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan keterlambatan truk sawit disebabkan kapasitas KMP Tirus yang terbatas.

“Kejadian berawal dari truk PLN yang masuk lebih dulu, kemudian sejumlah mobil pribadi. Saat giliran truk sawit, sisa ruang di kapal hanya cukup untuk satu unit mobil pribadi,” jelas Hasrizal.

Hasrizal menambahkan, karena pengendara truk sawit protes dan ngotot berangkat, akhirnya petugas memutuskan mengeluarkan truk PLN dan memberangkatkan semua kendaraan pribadi. Truk sawit dan truk PLN disarankan berangkat ke Dumai pada hari berikutnya.

Terkait penambahan jadwal KMP Tirus dari Insit ke Buton, Hasrizal menyebut pihaknya telah mengusulkan peningkatan frekuensi hingga empat kali seminggu, namun masih menunggu persetujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

“Mudah-mudahan jadwal bisa segera ditambah, supaya tidak ada lagi kendaraan yang tertinggal,” pungkasnya.