Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD H. Khalid Ali, didampingi Wakil Ketua Ardiansyah dan Antoni Shidarta. Dari pihak eksekutif, hadir Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan instansi vertikal.

Dalam APBD-P 2025, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1.217.341.392.027, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp264.632.779.894 dan pendapatan transfer Rp952.708.612.178. Jumlah tersebut menurun Rp181.601.903.217 dibandingkan APBD murni 2025 yang sebelumnya mencapai Rp1.387.457.630.539.

Belanja daerah dalam APBD-P 2025 ditargetkan Rp1.227.014.876.181, terbagi atas belanja operasi Rp924.350.307.721, belanja modal Rp127.452.797.912, belanja tidak terduga Rp10.519.394.688, dan belanja transfer Rp164.692.375.860.

Dengan komposisi tersebut, APBD-P 2025 mengalami defisit Rp9.673.484.108. Defisit ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp9.673.848.108, sehingga anggaran tetap dalam kondisi berimbang.

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menyampaikan apresiasi atas sinergi antara DPRD dan Pemkab Meranti dalam menyusun serta membahas Ranperda APBD-P 2025.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama legislatif dan eksekutif. Perubahan APBD 2025 adalah bentuk sinergi antara program nasional dan daerah untuk peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Asmar.

Ia menegaskan Ranperda yang telah disepakati akan segera disampaikan ke Gubernur Riau untuk dievaluasi sebelum diundangkan menjadi Peraturan Daerah.

Bupati juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar segera menindaklanjuti implementasi APBD-P 2025.

“Kepada seluruh perangkat daerah, saya minta segera mengambil langkah konkret agar pelaksanaan APBD-P ini berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.