Dalam keterangannya kepada *Riaupos.co*, Faizul menegaskan pihaknya menolak keras kebijakan Pelindo yang akan menaikkan tarif pass penumpang domestik maupun internasional. Ia menilai kebijakan itu tidak berpihak kepada masyarakat pesisir.

“Kenaikan tarif ini tidak berpihak kepada masyarakat. Kami berikan peringatan, bila rencana ini diberlakukan, mahasiswa akan menggelar aksi turun ke jalan sebagai bentuk tanggung jawab moral,” tegas Faizul, Senin (1/9/2025).

Menurutnya, kenaikan tarif justru menambah beban masyarakat yang sangat bergantung pada transportasi laut, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang sulit saat ini. “Mahasiswa hadir sebagai agen perubahan dan kontrol sosial. Kami wajib memperjuangkan kepentingan rakyat yang terpinggirkan,” ujarnya.

Faizul mengungkapkan, pihaknya sudah melayangkan surat keberatan resmi kepada Pelindo, namun hingga kini belum mendapat tanggapan. “Jika tidak ada sikap jelas, jangan salahkan mahasiswa bila turun ke jalan,” tambahnya.

Sebagai informasi, Pelindo semula merencanakan kenaikan tarif pass penumpang domestik dari Rp5.000 menjadi Rp10.000. Untuk penumpang internasional, khusus WNI dari Rp50.000 menjadi Rp60.000, sedangkan WNA tetap Rp150.000. Kebijakan ini sejatinya akan diberlakukan per 1 September 2025, setelah mendapat persetujuan DPRD setempat.

Namun, dari pantauan lapangan, pemberlakuan tarif baru tersebut masih ditunda. GM Pelindo Tanjung Balai Karimun, Joni Hutama, membenarkan hal itu. Menurutnya, penyesuaian tarif diperlukan lantaran Pelindo telah melakukan berbagai pembenahan fasilitas pelabuhan sejak 2024, mulai dari pemugaran gedung utama, pembangunan ruang tunggu, perbaikan WC, hingga penggantian pendingin ruangan (AC).

“Selama ini Pelabuhan Tanjungharapan masih menelan kerugian, namun dengan subsidi silang kita tetap melayani masyarakat. Syarat pembangunan ke depan, harga tiket harus disesuaikan,” kata Joni.

Ia menambahkan, Pelindo sudah merencanakan revitalisasi besar-besaran periode 2026–2030 senilai Rp12,5 miliar. Anggaran itu mencakup pembangunan loket tiket, parkir kendaraan, mushalla, peningkatan kapasitas ponton internasional, hingga jasa konsultan pengawas.

Meski begitu, Joni memastikan Pelindo bersikap fleksibel terhadap masukan masyarakat. “Kita fleksibel, bisa menunda bersama-sama demi kenyamanan terminal penumpang. Tapi kalau pemerintah tetap mendukung, tentu kita juga akan melihat situasi perkembangan,” ujarnya.