Berbagai dinamika dihadapi petugas mulai dari sulitnya ditemukan kendaraan dinas serta penjemputan langsung oleh petugas kepada pemegang kendaraan dinas sejak beberapa minggu terakhir.

Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Istiqomah SE MSi, saat dikonfirmasi, Minggu (27/7/2025) mengatakan saat ini mereka masih kesulitan menemukan sejumlah kendaraan dinas yang ada dalam data inventaris Pemkab Kepulauan Meranti.

Bahkan dijelaskannya jumlah kendaraan dinas yang masih belum diketahui keberadaannya tersebut berjumlah puluhan.

“Jadi ini masih kita lakukan pendaftaran tapi memang ada kendaraan dinas yang ada pada OPD tersebut ini belum diketahui keberadaannya dan seperti apa kondisinya sekarang. Jumlahnya ada sekitar puluhan mulai dari kendaraan roda 2, roda 3, roda 4 dan roda 6,” jelasnya.

Wanita yang akrab disapa Esty itu mengatakan bahwa nantinya pihaknya akan membuat laporan dan berita acara hasil inventarisasi randis yang tidak ditemukan tersebut.

Nantinya laporan tersebut akan disampaikan kepada Kepala daerah dan inspektorat untuk ditindaklanjuti.

“Nantinya kita akan membuat laporan dan berita acara terkait hal tersebut kepada Kepala Daerah dan inspektorat, namun hingga saat ini kan proses inventarisasi masih berjalan,” tuturnya.

Sebelumnya diketahui proses pengumpulan kendaraan dinas bahkan menggandeng pihak Satpol-PP untuk melakukan penjemputan bahkan penarikan paksa terhadap kendaraan dinas yang belum dikembalikan oleh penggunanya.

Dari data yang dikemukakan saat ini total kendaraan dinas yang tercatat di aset daerah mencapai 980 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari 795 unit kendaraan roda dua, 44 unit roda tiga, 133 unit roda empat, dan 8 unit kendaraan roda enam.

Pada minggu sebelumnya terdapat 132 unit kendaraan dinas milik Pemkab Meranti yang belum diketahui keberadaannya.

Dugaan penyalahgunaan aset ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Pemkab Meranti menghimbau kepada seluruh pihak yang masih memegang kendaraan dinas untuk bersikap kooperatif dan segera mengembalikan aset negara tersebut.(***)

Sumber: Tribunpekanbaru