Warga di dua kecamatan tersebut selama ini harus bergantung pada transportasi air yang rawan cuaca buruk dan sering menghambat mobilitas, terutama bagi petani dan nelayan yang hendak menjual hasil panen ke ibu kota kabupaten, Selatpanjang.

"Jembatan ini bukan soal kemewahan, tapi tentang kehidupan masyarakat yang selama ini terisolasi dan kesulitan mengakses layanan dasar. Ini satu-satunya jalan yang bisa menghubungkan mereka dengan pusat ekonomi dan pelayanan kesehatan," ujar Muzamil dalam pertemuan dengan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Riau, H. Dodi Saputra, didampingi anggota DPRD, Monang Eliezer Pasaribu dan Eva Yuliana.

Menurutnya, kemampuan keuangan daerah terbatas, sementara kebutuhan infrastruktur makin mendesak. Masyarakat di wilayah tersebut sudah menanti puluhan tahun agar jembatan dibangun demi kemudahan akses, keselamatan, dan masa depan yang lebih baik.

"Kami sangat berharap DPRD Provinsi Riau bisa menggunakan kewenangannya untuk mendorong percepatan pembangunan ini. Ini bukan hanya proyek fisik, ini adalah perjuangan masyarakat kecil," urainya.

Keluhan lain juga disampaikan dalam pertemuan tersebut, termasuk kesenjangan layanan publik yang dirasakan masyarakat pesisir. Wakil Bupati berharap, koordinasi ini bisa menghasilkan kebijakan konkret, bukan hanya janji.

Menanggapi hal tersebut, H. Dodi Saputra menyambut baik aspirasi yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan segera membawa persoalan ini ke dalam pembahasan di Komisi IV dan menjadwalkan kunjungan ke lokasi.

"Kami akan memasukkan ini dalam agenda reses dan membahasnya secara serius. Kita akan lihat langsung kondisi di lapangan," ucapnya.

Dodi juga mengapresiasi langkah Wakil Bupati yang dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap suara masyarakat. Ia menyebut, sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif sangat dibutuhkan untuk memperjuangkan hak-hak warga di daerah tertinggal.(***)

Sumber: Goriau