Dalam pertemuan tersebut, Bupati Asmar menyampaikan bahwa sekitar 95 persen dari total luas daratan di Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini masih berstatus kawasan hutan atau termasuk dalam Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB). Kondisi ini, menurutnya, menyulitkan masyarakat dalam memperoleh sertifikat tanah serta menghambat investasi dan pembangunan daerah.

“Kondisi ini menyulitkan masyarakat kami untuk mendapatkan sertifikat tanah, menghambat investasi, dan mengganggu upaya pemerintah daerah dalam mengelola aset,” ujar Asmar.

Ia menambahkan, sebagian besar kawasan permukiman, lahan pertanian, dan area usaha masyarakat berada dalam wilayah yang tumpang tindih dengan status kawasan hutan dan PIPPIB.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengusulkan pelepasan sekitar 80.509,22 hektare dari PIPPIB menjadi APL. Selain itu, turut diusulkan pelepasan 1.612,34 hektare kawasan hutan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan, seperti permukiman, pelabuhan, sentra industri, sistem penyediaan air minum (SPAM), tempat pembuangan akhir (TPA), jaringan jalan, dan fasilitas pemerintahan lainnya.

Asmar menegaskan, usulan ini merupakan langkah penting dalam mendorong percepatan pembangunan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini masih tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau.

“Pelepasan kawasan ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta mempercepat pembangunan di Kepulauan Meranti, yang saat ini masih menjadi daerah termiskin di Provinsi Riau,” ungkapnya.

Bupati Asmar menutup keterangannya dengan menyatakan harapan agar usulan tersebut dapat segera diproses oleh pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, berkas sudah saya serahkan langsung ke Pak Menteri. Mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti,” pungkasnya, seperti yang dilansir dari antaranews.(***)

Sumber: Halloriau