Berdasarkan Pengumuman Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 800/BKPSDMPMIK/III/2024/355 tanggal 5 Maret 2025 tentang hasil pasca sanggah seleksi administrasi PPPK di lingkungan Pemkab Meranti Tahun 2024, disampaikan berdasarkan hasil yang telah diterbitkan terdapat beberapa pelamar yang seharusnya dinyatakan lulus administrasi pada saat masa sanggah, namun dikarenakan beberapa hal membuat hasil tersebut tidak terjadi perubahan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan (tenaga guru).

"Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan bahwa akan adanya perubahan terhadap hasil tersebut, sampai selesainya proses pengecekan dan validasi kembali dari Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas," ujar Bakharudin, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (15/4/2025).

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Meranti pada tahun 2024 menerima sebanyak 375 Formasi untuk PPPK. Ada sebanyak 125 formasi untuk guru, 50 formasi untuk tenaga kesehatan, dan 200 formasi untuk tenaga teknis. Pada saat ini, jadwal pendaftaran PPPK sudah masuk pada gelombang kedua yang mana hasil dari seleksi administrasi sudah keluar.

Namun dalam seleksi administrasi ini, para lulusan PPG tersebut merasa kecewa atas hasil yang dikeluarkan oleh panitia penyelenggara, yang mana ada 5 orang pendaftar kategori lulusan PPG yang tidak lulus dalam seleksi administrasi, padahal berdasarkan keterangan pendaftar mereka telah melengkapi syarat sebaik mungkin dan sesuai dengan ketentuan.

"Kami kecewa atas hasil tersebut, kami pelamar kategori lulusan PPG ada lima orang dan semuanya tidak lulus, padahal kami dari jalur PPG ini merupakan fresh graduate dan tidak memiliki sekolah induk. Kami memiliki harapan yang besar untuk dapat lulus namun harapan kami sirna dengan artian kami kalah sebelum berperang" ucap salah satu pendaftar yang merasa kecewa.

Dijelaskannya, setelah hasil seleksi keluar dan dinyatakan tidak lulus ataupun TMS kami langsung mendatangi kantor BKPSDM untuk mengkonfirmasi terkait apa yang membuat kami tidak lulus atau TMS, keterangan dari pihak panitia bahwa mereka tidak melampirkan surat keterangan bekerja dan surat keterangan aktif bekerja, hal itu pun dibantah dengan surat dari Kementerian Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru nomor 0273/B1/GT.02.00/2025, yang mana dalam surat tersebut dijelaskan khusus pelamar kategori lulusan PPG surat keterangan bekerja itu ditiadakan, sehingga tak perlu melampirkan surat tersebut.

"Kita langsung datangi BKPSDM untuk meminta keterangan, pihak panitia pun menyampaikan bahwa kami tidak melampirkan surat keterangan bekerja, padahal surat keterangan bekerja itu tidak diwajibkan bagi pelamar dengan jalur PPG sesuai surat edaran tersebut," jelasnya.

Pada saat timeline sanggah, mereka pun melakukan sanggah dengan menyampaikan bahwa mereka dari jalur PPG tidak perlu melampirkan surat keterangan bekerja, namun hasilnya tetap TMS dan ditolak instansi. Setelah itu, mereka pun tetap melakukan komunikasi via WhatApps kepada pihak panitia namun tidak direspon pihak panitia.

"Masa sanggah kemarin kita gunakan untuk menyanggah, namun hasilnya tetap TMS. Saya sudah berkontak via WA setelah masa sanggah itu namun tak ada respon sama sekali dari pihak panitia, saya pun sudah kecewa terhadap hasil yang kami terima, padahal kami punya harapan besar untuk lulus," sesalnya.

Merespon persoalan tersebut, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Meranti, Mohd Ilham meminta pihak BKPSDM untuk bertanggung jawab atas hal ini, karena menurutnya telah merugikan pihak peserta yang telah menguras waktu, tenaga, finansial dan memiliki harapan yang besar untuk menjadi ASN, namun hal itu sirna karena dinilai kelalaian kerja pihak BKPSDM.

"Ya, kemarin kita dapat cerita itu, kebetulan salah satu yang ikut mendaftar itu adalah temannya kita. Sebagai organisasi kontrol kebijakan tentu kita harus respon. Kita minta BKPSDM harus bertanggungjawab penuh, entah bagaimana caranya karena ini sudah jauh timeline nya. Kita minta BKPSDM untuk kerja ekstra untuk teman-teman yang lima orang ini, mereka merasa dizalimi sekali, dan kita juga minta kepada anggota legislatif sesuai komisinya untuk memanggil kepala BKPSDM untuk menanyakan tentang hal tersebut. Ini kan soal cita-cita, ini soal tanggung jawab, soal harapan, ini harus diperjuangkan, dan harus menjadi atensi penting anggota dewan, sebagai penyerap aspirasi masyarakat," ungkapnya.

Mohd Ilham juga menyesali sikap pihak penyelenggara yang tidak merespon keluhan dari pendaftar, harusnya mereka menjadi corong informasi dan menjadi tempat untuk menyelesaikan masalah, bukan malah diam seolah-olah sepele.

"Saya sangat mengecam keras sikap arogan pihak penyelenggara maupun pihak BKPSDM yang tidak mau merespon keluhan para pendaftar, padahal itu tanggung jawab mereka, harusnya ditampung bukan malah didiamkan tanpa keputusan jelas," sesalnya.

Lanjut Ilham, kalau memang fokus BKPSDM adalah untuk memprioritaskan tenaga honorer untuk diselamatkan terlebih dahulu, harusnya tidak perlu di buka jalur PPG.

"Kalau memang fokus untuk memprioritaskan honorer harusnya tidak perlu dibuka jalur PPG, sehingga kawan-kawan tidak perlu mendaftar. Jadi kerja panitia ini agak lucu, dibukanya jalur PPG tapi persyaratannya mau disamakan dengan honorer, ya tidak bisa. Kita minta BKPSDM tinjau kembali hasil verivikasi berkas tersebut, harus disesuaikan dengan surat edaran tersebut agar tidak merugikan rekan-rekan pelamar," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Meranti, Bakharudin M.Pd mengaku bahwa bahwa pihaknya telah menindaklanjuti persoalan tersebut dengan menyampaikannya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Perbaikan pengumuman itu sudah kami sampaikan ke pihak BKN, menunggu jawaban BKN. Belum keluar hasil perbaikan dari TMS menjadi MS itu bukan berarti kami tidak menindaklanjuti," ujar Bakharudin kepada GoRiau.com, Minggu (30/3/2025).

Bakharudin juga mengaku bahwa pihaknya terus mengikuti perkembangan dari hasil surat yang disampaikan ke BKN untuk perbaikan pengumuman tersebut.

"Jauh sebelum perkara ini sampai ke teman-teman HMI, kami sudah menyurati BKN untuk perbaikan pengumuman itu dan kami terus follow up itu," pungkas pria yang biasa dipanggil Pak Elong ini.(***)

Sumber: Goriau