Sorotan itu disampaikan Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Sopandi dalam rapat paripurna yang berlangsung di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Jalan Terpadu Selatpanjang, Selasa (25/3/2025) siang.

Dalam kesempatan itu, Fraksi PAN juga menyoroti rendahnya realisasi pendapatan daerah yang hanya mencapai Rp1,1 triliun atau 84,61% dari target Rp1,3 triliun. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga masih jauh dari harapan, hanya terealisasi sebesar Rp97 miliar atau 37,26% dari target Rp262 miliar.

Menurut Fraksi PAN, capaian yang rendah ini harus menjadi bahan evaluasi agar ke depan tidak lagi terjadi keterlambatan pembayaran atau tunda bayar.

Di sisi belanja daerah, realisasi anggaran hanya mencapai 81,09% dari target Rp. 1,388 triliun. Fraksi PAN menilai bahwa salah satu penyebabnya adalah lemahnya perencanaan pemerintah daerah, yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan program.

"Perencanaan yang kurang matang menyebabkan realisasi anggaran tidak optimal. Hal ini harus menjadi perhatian bersama agar ke depan bisa lebih baik," tegas Sopandi.

Fraksi PAN juga menyoroti meningkatnya angka kemiskinan di Kepulauan Meranti yang mencapai 23,15% pada tahun 2024. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi daerah mengalami penurunan dari 4,81% pada tahun 2023 menjadi 3,33% pada tahun 2024.

"Peningkatan angka kemiskinan ini harus menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah harus mencari solusi terbaik untuk mengatasinya agar kesejahteraan masyarakat meningkat," katanya.

Fraksi PAN meminta pemerintah daerah untuk mengambil langkah strategis dalam meningkatkan sektor ekonomi, termasuk penguatan usaha kecil dan menengah (UKM) serta optimalisasi potensi daerah agar laju pertumbuhan ekonomi bisa kembali meningkat.

Sebagai bentuk evaluasi dan saran, Fraksi PAN memberikan beberapa catatan penting, di antaranya terkait pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah diminta terus membangun dan memperbaiki jalan-jalan yang masih dalam kondisi rusak berat, terutama di desa-desa. Pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara merata agar seluruh masyarakat merasakan manfaatnya.

Kemudian, peningkatan mutu pendidikan, banyak sekolah di Kepulauan Meranti yang masih memiliki akses jalan yang buruk serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Fraksi PAN meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan peserta didik dan tenaga pendidik, serta meningkatkan kualitas pendidikan agar Meranti bisa lebih maju di sektor ini.

"Mutu pendidikan harus terus ditingkatkan agar Kabupaten Kepulauan Meranti bisa mencapai visi ‘Meranti Cerdas’ yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat," pungkas Sopandi.(***)

Sumber: Goriau