Sejumlah pihak yang belum menerima pembayaran meliputi kepala desa dan perangkat meliputi Pembayaran Siltap (Penghasilan Tetap), selanjutnya kontraktor dimana pembayaran pengadaan barang dan jasa oleh rekanan, kemudian ASN yang belum dibayarkan tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) nya. Meskipun TPP ini bukan kewajiban tetapi tetap diprioritaskan untuk dibayarkan jika keuangan memungkinkan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti masih menghadapi persoalan tunda bayar tahun 2024 yang belum terselesaikan hingga saat ini. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti mencatat total tunda bayar saat ini mencapai Rp 119 miliar, setelah sebelumnya mencapai Rp 128 miliar namun dikurangi belanja yang tidak wajib dibayarkan, seperti perjalanan dinas.

Dimana angka tunda bayar tersebut didapatkan dari hasil review Inspektorat yang dilaporkan masing-masing perangkat daerah terhadap kegiatan 2024 lalu.

Kepala BPKAD Kepulauan Meranti, Irmansyah, mengungkapkan bahwa pembayaran akan segera dilakukan pada minggu pertama Maret setelah tahapan pergeseran anggaran selesai. Saat ini, proses administrasi seperti penginputan data ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih berlangsung dan itu membutuhkan waktu seperti penyusunan angka hingga penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pergeseran.

"Saat ini sudah masuk dalam tahap penginputan, dimana tahap pengisian angkas sudah dilakukan semalam terakhir hari Jum'at kemarin pukul 16:00. Dimana masing-masing OPD mengisi kas yang tunda bayar itu dan terhadap tunda bayar itu disesuaikan untuk diterbitkan dalam DPA pergeseran tahun 2025, sebagai dasar pembayaran," ujar Irmansyah.

Adapun rincian tunda bayar terdiri dari pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 38 miliar, TPP ASN selama 5 bulan sebesar Rp 54 miliar, pembayaran Siltap desa selama 5 bulan sebesar Rp 24 miliar, serta sisanya untuk gaji honorer.

Saat ini kas daerah tak cukup mengakomodir itu. Untuk menutup kekurangan tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti masih menunggu pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp 41 miliar dan dari provinsi sebesar Rp 22,8 miliar yang belum disalurkan hingga akhir 2024.

"Selanjutnya setelah tahapan pergeseran ini semuanya selesai, kita lakukan rekapitulasi dan dijadikan SK Bupati. Ini sebagai syarat mengajukan tunda bayar ke Kemenkeu yang mengalami tunda salur DBH Migas sebesar Rp 41 miliar dan Pajak Kendaraan Bermotor dari Provinsi sebesar Rp 22,8 miliar. Setelah masuk, itu yang akan kita salurkan untuk pembayaran, secepatnya kita bayarkan dan kita lihat mana yang lebih penting untuk dilakukan bertahap," tutupnya.