Tanpa informasi yang jelas, isu ini langsung menyebar luas di masyarakat. Beberapa pihak bahkan menggunakannya untuk menggiring opini publik, meskipun pemberitaan tersebut hanya berlandaskan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tanpa ada klarifikasi dari pihak terkait. Anehnya, berita tersebut akhirnya dihapus, tetapi dampaknya sudah terlanjur membentuk persepsi publik dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah.

Kepala Bagian Kesra, Syafrizal, yang merasa dirugikan, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pemberitaan yang tidak berimbang dan cenderung menyudutkan telah mencemarkan nama baik dirinya serta instansi yang ia pimpin.

"Kebebasan pers memang dijamin oleh undang-undang, tetapi tetap harus mengacu pada prinsip jurnalistik yang benar. Berita yang tidak berimbang dan hanya menyajikan satu sudut pandang bisa merugikan banyak pihak," tegas Syafrizal.

Ia juga mengingatkan bahwa media memiliki fungsi kontrol sosial yang penting, tetapi harus tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik.

“Jika ada dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, media seharusnya melakukan verifikasi informasi, termasuk check and recheck, agar berita yang disampaikan kepada publik tidak bersifat tendensius atau menghakimi,” lanjutnya.

Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi mengenai temuan BPK yang disebut dalam berita tersebut. Namun, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa di era digital, informasi yang belum terverifikasi bisa dengan mudah membentuk opini publik dan menimbulkan dampak luas.

Isu ini menjadi perbincangan luas setelah diklaim bahwa temuan BPK mengindikasikan ketidaksesuaian dalam penyaluran dana bantuan sosial kepada anak yatim dan dhuafa.

Saat dikonfirmasi mengenai kronologi temuan tersebut, Kepala Bagian Kesra, Syafrizal, menegaskan bahwa pihaknya telah menjalankan penyaluran bansos sesuai aturan yang berlaku.

"Kami ingin meluruskan bahwa seluruh proses penyaluran Bansos telah dilakukan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Tidak ada anggaran fiktif atau dana yang menghilang sebagaimana yang diberitakan. Kami bekerja berdasarkan regulasi," tegas Syafrizal.

Ia menjelaskan bahwa memang terdapat kegiatan pembagian bantuan sosial berupa santunan kepada 500 anak yatim di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangkaian Safari Ramadan tahun 2023.

Syafrizal juga membantah tuduhan bahwa data penerima bansos tidak diverifikasi dan penyaluran dilakukan tanpa rekening.

"Data penerima telah diverifikasi, dan sebagian besar penyaluran memang dilakukan secara tunai karena banyak penerima yang tidak memiliki rekening. Ini dilakukan untuk memastikan dana benar-benar sampai ke tangan mereka," ujarnya.

Menanggapi laporan BPK yang menyebut adanya ketidaksesuaian dalam penyaluran dana, Syafrizal menjelaskan bahwa hal tersebut lebih bersifat administratif, bukan indikasi adanya korupsi atau penyelewengan dana.

“Temuan BPK lebih kepada persoalan administratif, misalnya soal kelengkapan dokumen dan mekanisme verifikasi penerima. Hal ini sudah kami tindak lanjuti dengan perbaikan prosedur. Namun, bukan berarti ada penyimpangan atau penyelewengan dana,” ujarnya.

"Seperti yang tertera dalam LHP BPK itu jelas pada tahun 2023 silam, sehingga tidak relevan lagi jika harus diberitakan lagi pada tahun 2025 ini, karena segala sesuatunya juga sudah kita laksanakan sesuai dengan prosedural dan dianggap selesai," ujarnya lagi. 

Sementara itu, Kepala Inspektorat Daerah Kepulauan Meranti, Rawelly Amelia, mengungkapkan bahwa BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Kepulauan Meranti agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk segera berkoordinasi dengan Kepala BPKAD dan Inspektur guna mengevaluasi penerapan ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah tahun 2023. Evaluasi ini akan melibatkan seluruh PA, KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran, serta Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

"Intinya, karena audit dilakukan oleh BPK, tentu mereka yang lebih memahami isi laporannya. Jika kita telaah lebih lanjut, laporan tersebut tidak menyebutkan adanya kewajiban pengembalian selisih belanja. Oleh karena itu, direkomendasikan agar BPKAD dan Inspektorat melakukan evaluasi sebagai langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Rawelly.(***)

Sumber: Halloriau