Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagut, Yanin Kholison, Act Communication and CSR Manager EMP, Iman Soerjasantosa, Advisor EMP Group, Amru Mahalli, dan Senior Public Relations EMP, Wilya Retno Sari serta Field Sr. CSR Officer PT. ITA, Arip Hidayatuloh.

H. Asmar sangat menyambut baik pertemuan tersebut. Menurutnya, hal itu dapat lebih memperkuat silaturahmi dan menjadi wadah untuk memaparkan program-program dari PT ITA.

"Saya ucapkan terima kasih kepada PT ITA dan SKK Migas atas pertemuan hari ini. Tidak lupa apresiasi kami kepada jajaran DPRD Kepulauan Meranti," kata Asmar.

Dia menilai pertemuan tersebut penting untuk dilaksanakan, mengingat saat ini sektor minyak dan gas (Migas) menjadi salah satu komoditas utama bagi Kepulauan Meranti.

"Pemerintah kabupaten menaruh konsen yang tinggi pada sektor ini, karena menjadi penyumbang besar bagi keuangan daerah. Untuk itu kami sangat perlu informasi apapun, baik terkait jumlah produksi dan lifting," sebutnya.

Selain itu, baik Pemkab maupun DPRD mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa operasional PT ITA di Kepulauan Meranti sesuai dengan harapan dan membawa dampak positif bagi masyarakat.

"Mohon maaf saya tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai, karena dipanggil oleh Mendagri ke IKN. Nanti akan diteruskan oleh Pak Sekda yang mewakili saya," ujar Asmar.

Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagut, Yanin Kholison memaparkan beberapa hal terkait pelaksanaan kegiatan hulu Migas yang berada di wilayahnya. Saat ini di Riau terdapat terdapat 14 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang melaksanakan kegiatan eksplorasi maupun produksi Migas, salah satunya PT ITA.

PT ITA sendiri beroperasi di tiga kabupaten, yakni Kepulauan Meranti, Siak dan Bengkalis.

"Kami juga sudah mendengar dan mengikuti beberapa aspirasi terkait DBH dan juga PI 10% yang sedang diperjuangkan oleh Kabupaten Kepulauan Meranti," sebutnya.

Dia juga menjelaskan saat ini PT ITA masih berusaha untuk memenuhi target lifting nasional sebesar 7000 barel per hari. "Teman-teman di ITA masih berusaha untuk memenuhi target, kondisi saat ini masih 80 persen," jelasnya.

Dia juga berpesan agar pemerintah daerah bersama DPRD bersama-sama turut membantu jika perusahaan menemukan kendala di lapangan.

"Karena ini tidak bisa lepas dari perizinan dan aktivitas masyarakat. Seperti perkebunan masyarakat, jika ada hak yang harus dibayarkan. Ini kadang selalu menjadi penyebab tertundanya kegiatan di lapangan," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Fauzi Hasan, menekankan pentingnya upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor migas.

Dia menyebutkan, analisis pihaknya menunjukkan adanya tren penurunan pendapatan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepulauan Meranti. Oleh karena itu, pertemuan itu diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pembagian hasil Migas yang lebih adil dan menguntungkan.

"Harapannya, Meranti bisa menambah pendapatan, jangan sampai Meranti merana. Sudah lama kita ini sebagai daerah penghasil minyak, tetapi pendapatan yang kita terima belum optimal," ujar Fauzi Hasan.

Audiensi itu kemudian diisi dengan pemaparan oleh PT ITA terkait produksi dan rencana kerja ke depan. Setelahnya dilakukan pembahasan dan tanya jawab oleh anggota DPRD Kepulauan Meranti.

Hadir juga dalam kegiatan itu, Wak Ketua DPRD Khalid Ali, para ketua fraksi dan anggota komisi II DPRD Kepulauan Meranti.

Turut hadir Sekda Bambang Suprianto, Kepala BPKAD Irmansyah, Kepala Bagian Ekonomi Herlim, dan Kepala Bagian Prokopim Alfian serta sejumlah pejabat lainnya.(***)

Sumber: Goriau