Riau12.com-SELATPANJANG - Meskipun sudah berumur 15 tahun pasca mekar dari Kabupaten Bengkalis tahun 2008 silam, masyarakat Kepulauan Meranti disebutkan belum seutuhnya menikmati fasilitas yang diberikan pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Kepulauan Meranti, Edi Mashudi saat berpidato dalam kampanye dialogis Calon Legislatif untuk DPR RI, Dr H Syamsurizal SE MM di Desa Tanjung Gadai, Kecamatan Tebingtinggi Timur beberapa waktu lalu.

"Meranti sudah berumur 15 tahun bapak ibuk, lama atau sekejap itu??," kata Edi saat berpidato.

"Mungkin di Tanjung Gadai ini dan di semua desa kita belum bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ada diberikan oleh pemerintah kita, kenapa?, karena keterbatasan dan lain sebagainya," kata Edi lagi.

Tidak hanya itu, Edi Mashudi juga menyindir kegagalan proyek Jembatan Selat Rengit (JSR) di Pulau Merbau di era kepimpinan Bupati Irwan Nasir.

"Saya ini orang Semukut, tau Semukut? kami tu dulu sebetulnya dah sedap dah, dah ketawa-ketawa dah, ini jalan di Semukut dah bisa pakai mobil, tau-taunya gagal Jembatan Selat Rengit, apa yang nak kita banggakan lagi, dimana salahnya, ini yang menjadi PR kita bersama," kata Edi kepada masyarakat yang hadir saat itu.

"Gagal Jembatan Selat Rengit, gagal di jaman bupati yang dulu-dulu nya di Meranti itu, tak usah kita sebut bupati siapa, tak boleh," kata Edi menambahkan.

Tidak hanya menyinggung kegagalan pembangunan JSR di Pulau Merbau, Edi juga menyebutkan jika pembangunan Pelabuhan Dorak Port juga gagal dilaksanakan.

"Mendambakan pelabuhan yang sangat bagus, bangun Pelabuhan Dorak, gagal lagi.

Apa yang nak kita banggakan, ini fakta," ujar Edi.

Pidato Edi Mashudi ini pun viral setelah direkam siaran langsungnya di di media sosial Facebook.

Menanggapi pernyataan tersebut, mantan Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir menyayangkan pernyataan Ketua DPC PPP Kepulauan Meranti itu terkait tudingan kegagalan pembangunan JSR dan Dorak Port.

"Sepertinya ketua DPC PPP Kepulauan Meranti kehilangan fokus, harusnya dia mengkampanyekan visi dan misi partainya saja dan tidak mengganggu calon lain," kata Irwan Nasir, Kamis (25/1/2024).

Terkait kegagalan pembangunan JSR, Irwan Nasir mengatakan jika itu gagal bukan karena programnya tetapi soal waktu dan komitmen para kontraktor yang mengerjakannya. Begitu juga dengan dukungan anggaran dari pusat.

Bahkan disebutkan, pada saat pembangunan JSR, Edi Mashudi adalah anggota DPRD Kepulauan Meranti yang ikut membahas dan menyetujui rencana tersebut. Terakhir, duduk permasalahannya telah ada penyelesaian oleh lembaga arbitrase dengan pengembalian dana oleh kontraktor pelaksana sehingga tidak ada kerugian negara di sana.

"Jika yang dibahas ada kegagalan pembangunan JSR di era kepemimpinan saya, itu bukan programnya yang tidak bagus, yang penting niat saya untuk membangun sudah ada. Tidak selesai itu hanya masalah waktu saja dan dan komitmen kontraktor pelaksananya," ujar Irwan.

Untuk diketahui, jembatan ini menghubungkan antara Pulau Tebingtinggi dengan Pulau Merbau. Pembangunan JSR itu merupakan proyek multiyears di bawah kepemimpinan Bupati Irwan Nasir. Pada tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp 125 miliar, tahun 2013 sebesar Rp 235 miliar dan tahun 2014 sebesar Rp 102 miliar.

Dalam penghitungan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) waktu itu, pekerjaan Jembatan Selat Rengit hanya sebesar 17 persen saja saat berakhirnya masa pengerjaannya, yakni pada akhir 2014 lalu.

Pemkab Kepulauan Meranti akhirnya memenangkan sidang perdata dari keharusan pihak asuransi membayar klaim jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan pembangunan JSR pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). 

PT Bank DKI akhirnya menyetorkan uang sebesar Rp 22.633.255.485 ke RKUD

Kabupaten Kepulauan Meranti pada 20 November 2023 lalu dan pada 31 Oktober. 2023, giliran PT. Asuransi Umum Seainsure (PT. Asuransi Mega Pratama) menyetor ke RKUD sebesar Rp 28.035.924.927.

Irwan Nasir menambahkan jika ketua DPC PPP Kepulauan Meranti saat ini harusnya paham jika dulunya PPP pernah menjadi partai pengusung saat dirinya menjabat sebagai Bupati.

"Mungkin pak Edy Mashudi juga lupa jika dulunya PPP pernah menjadi pengusung saat saya menjadi sebagai bupati. Hari ini juga banyak pejabat yang bergabung bersama PPP di waktu saya masih menjabat bupati bergabung ke PPP, coba tanyakan ke mereka sebagai pelaksana, seperti apa program itu, saya ini kan hanya sebagai perencana program," ujar Irwan.

Begitu juga dengan pembangunan Pelabuhan Dorak Port, Irwan Nasir menyebutkan jika itu tidak terwujud juga dikarenakan persoalan waktu dan masalah lahan yang tidak selesai.

"Pembangunan Dorak Port juga tidak selesai karena panjangnya waktu untuk mengurus persoalan lahan yang clean dan clear sehingga waktunya banyak tersita," jelas Irwan.

Adapun persoalan lahan di Kepulauan Meranti yang tidak pernah selesai hingga saat ini dikarenakan status lahan yang masih berupa hutan sejak daerah ini masih tergabung bersama Kabupaten Bengkalis.

"Persoalan lahan di sana juga karena waktu itu sebagian wilayah Kepulauan Meranti masih berstatus hutan dan di zaman Bengkalis, sepertinya tidak ada niat Pemkab Bengkalis waktu itu untuk membangun dan merelakan pemekaran," ujar Irwan.

"Kalau mau buka-bukaan, kita bisa ungkapkan siapa tokoh yang menolak pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti. Begitu juga dengan bangunan yang mangkrak dan aset-aset yang tidak ada diberikan surat legalitasnya dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi kita melihat itu sikap tidak bijak. Jadi kita senyumin saja," pungkasnya.

Sumber: halloriau.com